Disperindagkop Kaltim siapkan proyek strategis tingkatkan perekonomian

Samarinda (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan lima proyek strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah di tahun 2024-2025.

"Proyek-proyek ini bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, stabilitas harga dan pasokan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kaltim," ujar Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim Heny Purwaningsih di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.

Ia mengemukakan bahwa kelima proyek tersebut adalah penyiapan kawasan industri, pembangunan rumah produksi bersama (RPB), pembentukan pusat distribusi, pengembangan koperasi modern, dan digitalisasi usaha kecil menengah (UKM).

Menurut Heny, penyiapan kawasan industri dilakukan untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan Kaltim, seperti minyak sawit, batu bara, gas, dan mineral, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

"Ada tiga kawasan industri yang menjadi prioritas, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur, Kawasan Perindustrian Integrasi (KPI) Kariangau di Balikpapan, dan KPI Buluminung di Penajam Paser Utara," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim untuk mengusulkan dukungan percepatan penyiapan kawasan-kawasan tersebut, baik terkait infrastruktur, fasilitas, maupun dokumen perencanaan teknis.

"Selain itu, kami juga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk terus melakukan pendataan terkait kesiapan lahan untuk investasi di masing-masing daerah," tambahnya.

Sementara itu, pembangunan rumah produksi bersama merupakan bentuk implementasi transformasi ekonomi dan hilirisasi komoditas unggulan Kaltim berbasis ekonomi kerakyatan. Rumah produksi bersama akan menjadi tempat bagi pelaku usaha, khususnya UKM, untuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tinggi.

"Beberapa komoditas unggulan Kaltim yang berpotensi untuk dibentuk hilirisasi melalui rumah produksi bersama adalah crude palm oil (CPO), kakao, rumput laut, pisang, aren, dan lain-lain. Tahun 2024 ini masih dalam proses penyusunan kajian, tahun 2025 pembangunan, dan tahun 2026 tahap operasional," paparnya.

Heny juga mengungkapkan bahwa pembentukan pusat distribusi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat Kaltim, yang sebagian besar masih harus disuplai dari luar daerah. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan inflasi akibat gangguan pasokan.

"Dengan adanya pusat distribusi, diharapkan pasokan ke Kaltim dapat dikelola dan diupayakan lebih maksimal oleh Badan Pengelolaan Pusat Distribusi," katanya lagi.

Untuk tahun 2024, pihaknya akan memulai dengan pembentukan Toko Penyeimbang di Samarinda sebagai konsep kecil dari pusat distribusi yang ditargetkan akan terbentuk pada tahun 2025 dan dioperasionalkan pada tahun 2026.

Selanjutnya, pengembangan koperasi modern dimaksudkan untuk mengarahkan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha berbasis ekonomi kerakyatan agar dapat dikelola secara kekinian dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.

"Ada lima pendekatan yang kami lakukan, yaitu fasilitasi pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan pemasaran, amalgamasi (penggabungan), pengembangan usaha, dan koperasi multi pihak," sebut Heny.

Saat ini, pihaknya sedang mendata koperasi yang akan didampingi menjadi koperasi modern dan juga melakukan koordinasi intens dengan Kementerian Koperasi terkait program kegiatan pusat yang dapat disinkronkan dengan provinsi dalam penciptaan koperasi modern ini," tuturnya.

Terakhir, digitalisasi UKM dilakukan sejalan dengan era digital dan juga mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim melakukan upaya untuk mendampingi UKM masuk ke e-katalog maupun ke marketplace, sehingga diharapkan para UKM mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Dalam tahun 2024 ini, kami juga akan memfasilitasi pelaksanaan business matching para UKM dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim, sehingga hotel dan restoran di Kaltim diharapkan juga menggunakan produk UKM dalam proses bisnis," tutup Heny.