Rusia bantah tudingan kerja sama militer dengan Korut

Moskow (ANTARA) - Rusia dengan tegas membantah tudingan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengenai kerja sama teknis militer ilegal Rusia dengan Korea Utara (Korut), kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Jumat (26/1).

Zakharova mengatakan dalam konferensi pers di Moskow bahwa AS mengarang cerita tentang kerja sama militer Rusia - Korut agar Korea Selatan (Korsel) berada di pihak AS menyangkut perang Rusia melawan Ukraina.

Zakharova mencatat bahwa pejabat militer Korsel mulai berbicara tentang bantuan militer bagi Ukraina sesaat setelah rumor mengenai kerja sama antara Moskow dan Pyongyang muncul.

Dia mengatakan bahwa AS menyebarkan gosip dengan niat mencari sumber tambahan untuk mengisi ulang gudang senjata Ukraina, serta untuk mengembangkan infrastruktur militer di kawasan Asia-Pasifik.

"Rusia berhak mengembangkan hubungan persahabatan dengan Korut. Kerja sama dengan negara ini telah memiliki akar sejarah yang panjang, tidak mengancam keamanan negara tetangga dan telah teruji oleh waktu," katanya.

Beralih ke rencana NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) untuk menggelar latihan militer skala besar bernama Steadfast Defender 2024 dekat perbatasan Rusia, Zakharova mengecam rencana tersebut sebagai tindakan "provokatif."

"Langkah ini sengaja ditujukan untuk memperburuk situasi dan meningkatkan risiko insiden militer dan, sebagai akibatnya, dapat menimbulkan konsekuensi yang tragis bagi Eropa," katanya, memperingatkan.

Selama berbulan-bulan, kelompok pasukan yang terdiri dari 90 ribu personel dari 31 negara-negara anggota NATO dan Swedia akan berada di dekat perbatasan Rusia di wilayah mulai dari Norwegia hingga Rumania, kata Zakharova.

"Rusia tidak memiliki rencana untuk menyerang negara-negara NATO," ujarnya.

Zakharova juga mengkritik masuknya Swedia ke NATO, yang mungkin akan segera terjadi, dan mengatakan langkah itu akan menimbulkan "efek yang sangat negatif" terhadap stabilitas di Eropa Utara dan wilayah Baltik.

"Meninggalkan kebijakan nonblok militer yang sudah lama ada dan bergabung dengan blok yang terang-terangan memusuhi Rusia sepertinya tidak akan memperkuat rasa aman di kalangan rakyat biasa Swedia," katanya.

Rusia akan mengambil langkah-langkah responsif karena masuknya Swedia ke NATO berisiko. Langkah konkret akan ditentukan tergantung pada sistem apa yang akan dikerahkan NATO di Swedia, katanya.

Pada Kamis (25/1), undang-undang yang disahkan parlemen Turki yang menyetujui keanggotaan Swedia di NATO dipublikasikan di Pengumuman Berita Resmi Turki, yang merupakan tahap penyelesaian ratifikasi.

Penerimaan anggota baru memerlukan dukungan suara penuh dari semua anggota NATO. Hongaria saat ini menjadi satu-satunya negara anggota yang belum meratifikasi aksesi Swedia.

Sumber: Anadolu