Kemarin, Penundaan pajak hiburan hingga pengusaha dapat insentif

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting dan menarik mewarnai pemberitaan ekonomi kemarin, Jumat (26/1), di antaranya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengusaha hiburan bisa mendapatkan insentif.

Berikut berita selengkapnya

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Indonesia gaet Laos dan Kamboja kerja sama promosi situs budaya

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menggaet pemerintah Laos dan Kamboja melalui menteri pariwisata masing-masing negara memperkuat kerja sama pengembangan situs budaya dalam payung program ASEAN single destination (tujuan utama).

Baca selengkapnya di sini

Kemenhub komitmen hadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi.

Baca selengkapnya di sini

Sandi: Pengusaha AS minta tambahan penerbangan ke Bajo dan Belitung

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, pengusaha yang tergabung dalam United States-ASEAN Business Council (US-ABC) meminta penambahan penerbangan ke dua destinasi yaitu Labuan Bajo dan Belitung.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga tekankan pengusaha hiburan bisa dapatkan insentif pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengusaha hiburan bisa mendapatkan insentif yang dapat membuat mereka tidak perlu membayar pajak sebesar 40-75 persen.

Baca selengkapnya di sini