Pemkab Nunukan dan BPS sinergi terapkan Satu Data Indonesia

Kami berusaha menyelaraskan penerapan untuk tujuan dan fungsi satu data ini

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat bersinergi untuk menerapkan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

“Kami berusaha menyelaraskan penerapan untuk tujuan dan fungsi satu data ini,” kata Asisten II Setkab Nunukan, Asmar di Nunukan, Jumat.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi digital yang kian pesat didukung dengan layanan internet yang cepat, telah memberikan dampak kemudahan bagi para pengguna dalam mengakses data, di mana dan kapan saja.

Namun, layanan informasi data yang kurang informatif dan tumpang tindih menyulitkan pencari data untuk memperoleh data yang berkualitas.

Untuk itu, menurutnya, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dan akan ditindaklanjuti serta menjadi bahan evaluasi menuju Satu Data Indonesia.

Untuk diketahui, forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Nunukan beranggotakan Pemkab Nunukan dan BPS Kabupaten Nunukan.

Asmar juga mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan inventarisasi data masing-masing data, lalu dikumpulkan menuju persamaan persepsi.

“Jika kapasitas anggaran kekurangan untuk penerapan satu data, segera ajukan pergeseran anggaran, mumpung masih awal tahun,” ujarnya.

Untuk diketahui, Forum SDI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Forum ini berperan merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penyelenggaraan SDI serta menyusun standar data, metadata, dan data induk.

Forum ini juga bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan serta melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan SDI.

Forum SDI tingkat pusat dipimpin oleh Kepala BPS Nunukan. Sedangkan forum SDI tingkat daerah dipimpin oleh kepala dinas atau kepala badan yang membidangi perencanaan pembangunan (Bappeda).

Implementasi SDI di daerah telah memberikan manfaat yang signifikan seperti meningkatkan kualitas data, mempermudah akses data, serta meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

“Pemerintah daerah dan BPS terus berkomitmen meningkatkan implementasi SDI di Indonesia untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan efektif,” ujarnya.