Kementerian PUPR: Kolaborasi kunci untuk atasi "backlog" perumahan

data Susenas 2023 'backlog' kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi "backlog" perumahan di Indonesia.

"Kunci utama penanganan 'backlog' adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan, hal itu terlihat dengan adanya "backlog" kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.

“Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 'backlog' kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” katanya.

Kementerian PUPR terus menjalankan kebijakan serta melaksanakan strategi dalam program perumahan selama tahun 2020 – 2024. Tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk MBR.

Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah.

Kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah.

Selanjutnya strategi ketiga adalah dengan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

“Kami juga mendorong inovasi bidang perumahan seperti pembangunan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan kolaborasi para pemangku kepentingan melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR). Dengan demikian, MBR ke depan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya namun struktur rumah yang dibangun sudah tahan gempa,” kata Iwan.