Kepala BNPT: Kerja sama pemerintah dan masyarakat cegah teror

Silakan pilihan berbeda, tetapi tetap jaga kedamaian hindari kekerasan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan kerja sama pemerintah dan masyarakat mampu mencegah terjadi tindakan terorisme.

"Patut disyukuri bahwa pada tahun 2023 tidak ada kejadian teror. Hal tersebut dikarenakan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat," ujar Rycko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, Rycko mengingatkan akan ancaman teror berpotensi terus terjadi selama paham radikalisme dan intoleransi tidak dicegah.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyebut bahwa saat ini terjadi radikalisasi yang mengajarkan perbedaan yang mulai disebar melalui jaringan internet, menyasar generasi muda.

"Hal ini patut diwaspadai. Kalau kita tidak menjaga anak-anak terhadap intoleransi, akan terjadi kehancuran dan selesai peradaban," ujarnya.

Intoleransi, lanjut dia, berpotensi juga terjadi pada masa-masa Pemilu 2024.

Rycko mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah perpecahan selama pesta demokrasi berlangsung.

Mantan Kapolda Sumatera Utara itu menegaskan bahwa BNPT berkomitmen turut membantu menciptakan suasana damai dan aman dalam Pemilu 2024.

Untuk mewujudkan hal itu, Rycko mengajak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Sumatera Utara (Sumut) agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan audiensi Kepala BNPT RI bersama FKPT dan Duta Damai Sumut di Hotel JW Marriot Medan.

"Tugasnya adalah menjaga persatuan jangan sampai ada disintegrasi," kata Rycko.

Rycko juga berpesan agar pilihan yang berbeda tidak menjadi alasan untuk terpecah, apalagi menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan.

"Silakan pilihan berbeda, tetapi tetap jaga kedamaian hindari kekerasan," ujarnya.

Baca juga: Kepala BNPT: Jangan abai dan lengah jaga negeri
Baca juga: Kelompok Ahli BNPT nilai ketahanan masyarakat efektif tekan terorisme

Dalam menghadapi pemilu, kata alumnus Akpol 1988 itu, bisa berefek polarisasi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, peran BNPT, FKPT, dan Duta Damai adalah menjaga perdamaian dan persatuan serta melawan segala bentuk yang menjurus perpecahan dan menghancurkan.

"Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus terus menebarkan perdamaian kepada anak bangsa dengan membangun toleransi dan menghormati, juga memahami ideologi kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila," katanya.

Rycko juga mengingatkan saat ini terjadi satu fenomena adanya sekelompok orang atau paham yang tidak bisa menerima perbedaan, merasa paling benar, dan orang lain salah, bahkan menganggap darah orang yang berbeda pandangan itu halal untuk dibunuh.

Padahal, menurut dia, Indonesia merupakan negeri kebangsaan yang dibangun berdasarkan perbedaan sehingga seluruh anak bangsa bisa duduk bersama dalam damai. Semua itu dibangun berdasarkan perbedaan yang lantas menyatukan di tengah perbedaan.

"Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi semua," tegas Rycko.

Rycko menambahkan bahwa fenomena ajaran intoleransi dan radikalisme ini disampaikan begitu meyakinkan dengan dalil agama, dengan jubah keagamaan sebagai justifikasi pembenaran sehingga nampak meyakinkan.

"Ini yang disebut sebagai radikalisme yang merasa paling benar dan orang lain salah. Padahal, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan, semua agama mengajarkan perdamaian dan memanusiakan manusia," kata Rycko.