China paparkan 30 langkah baru tingkatkan HAM saat sesi UPR PBB

Jenewa (ANTARA) - China mengumumkan 30 langkah baru yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), termasuk inisiatif untuk meningkatkan penghidupan masyarakat, memperkuat perlindungan hukum terhadap HAM, mendorong kerja sama HAM internasional, dan mendukung pekerjaan mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Chen Xu, kepala delegasi China untuk Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR), dalam sesi keempat tinjauan tersebut yang diadakan di Jenewa oleh Dewan HAM PBB, pada Selasa (23/1). Dia juga menyebutkan bahwa China menganggap upaya menghormati dan melindungi HAM sebagai aspek penting dalam tata kelola negara.

Dalam pidatonya, Chen menguraikan gambaran umum yang komprehensif tentang jalur pembangunan HAM di China dan pencapaian-pencapaiannya yang signifikan.

Dia mengungkapkan bahwa China telah menempuh jalur pembangunan HAM yang selaras dengan tren global saat ini dan sesuai dengan kondisi nasionalnya. China juga telah membuat pencapaian bersejarah dalam mempromosikan HAM, menerapkan pendekatan yang berorientasi pada rakyat, dan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dalam konteks modernisasi China, negara itu telah menempuh jalur pembangunan yang damai, dan mengadvokasi perlindungan, promosi, serta kemajuan HAM melalui keamanan, pembangunan, dan kerja sama, tambah Chen.

Para penggembala menggelar pertunjukan rakyat tradisional Kazak di depan stasiun layanan di Emin, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, pada 11 Januari 2024. (Xinhua/Ding Lei)

Chen juga menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa delegasi China terlibat aktif dalam dialog konstruktif dengan para perwakilan dari berbagai negara secara terbuka dan transparan.

Pemerintah Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong dan SAR Makau juga memberikan pernyataan dan membahas isu-isu yang terkait dengan wilayah masing-masing dalam tinjauan tersebut.

Selama pertemuan itu, lebih dari 120 negara memberikan penilaian positif untuk kemajuan upaya penegakan HAM di China, mengakui kerja keras China dalam memajukan dan melindungi HAM, mengapresiasi pelaksanaan demokrasi rakyat, serta pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi HAM nasional China, selain juga amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, dan peningkatan berkelanjutan pada sistem jaminan sosial dan layanan bagi individu penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Banyak negara menilai bahwa pendekatan China terhadap pembangunan HAM selaras dengan kondisi nasional dan keinginan rakyatnya, menawarkan model baru bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang, untuk secara independen menjajaki jalan mereka sendiri dalam menempuh pembangunan HAM.

Selepas tinjauan itu, tepuk tangan bergemuruh di venue tersebut, dan perwakilan dari banyak negara memberi selamat kepada delegasi China.

UPR berfungsi sebagai platform penting bagi negara-negara di dunia untuk terlibat dalam diskusi yang adil dan jujur tentang masalah HAM di bawah kerangka kerja PBB, mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif. China berpartisipasi dalam tinjauan sebelumnya pada 2009, 2013, dan 2018.