Aviliani: kebijakan moneter belum diperlukan kendalikan inflasi

Saat ini kebijakan moneter itu belum diperlukan yang diperlukan sekarang adalah kebijakan dalam ketersediaan dolar AS,"

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani mengatakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebanyak 50 basis poin menjadi tujuh persen belum diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

"Saat ini kebijakan moneter itu belum diperlukan yang diperlukan sekarang adalah kebijakan dalam ketersediaan dolar AS," katanya dalam diskusi yang bertajuk "Dukungan Fiskal bagi Percepatan Pembangunan Infrasturktur di Indonesia" diJakarta, Jumat.

Aviliani menjelaskan untuk menjaga ketersediaan dolar AS tersebut, yakni pelunasan utang luar negeri.

"Pemerintah bisa melihat ini sebagai mediator untuk restrukturisasi, artinya kebutuhan dolar AS bisa dikurangi," katanya.

Dia menilai untuk menangani hal tersebut cenderung lebih mudah pada saat ini karena perusahaan yang memiliki utang ke luar negeri dan importir termonitor.

"Tinggal panggil saja mereka-mereka yang bermasalah ini," katanya.

Kedua, dia mengatakan bisa dilakukan dengan pengereman impor, namun hal itu juga menimbulkan dilema.

"Impor ini kan tinggi tapi tidak bisa dikurangi karena sama saja mengurangi pertumbuhan dan pabrik kalau sudah buka masa harus ditutup lagi," katanya.

Menurut dia, masalah impor tersebut yakni masalah "letter of credit" atau LC, adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri.

"Artinya kalau tidak bisa bayar sekarang bisa minta jangka waktu tertentu dengan LC, yang mungkin di sini pemerintah bisa menjamin LC itu dengan asetnya sebagai jaminan," katanya.

Importir di Indonesia sebanyak 0 persen.

Ketiga, lanjut Aviliani, kaitannya dengan moneter yang dinilai jangan terus mengikuti inflasi.

"Kita lihat negara lain `toh` tidak lebih baik dari kita, mereka tidak menaikkan suku bunga, artinya sebenarnya kondisi seperti ini dilihat setiap tiga empat bulan di Indonesia. Di negara lain juga terjadi krisis kecil tapi masih bisa dilewati," katanya.

Dia mengatakan jangan sampai pemerintah atau BI salah dalam mengambil langkah dan "mengorbankan" perbankan yang dampaknya ke pelaku ekonomi.

"Jangan sampai krisis kecil ini kita selesaikan dengan persoalan yang terlalu besar yang akhirnya mengorbankan perbankan dengan bunga kredit tinggi dan selanjutnya ke pelaku ekonomi. Ingat, krisis itu dimulai dari perbankan," katanya.
(J010/N002)