KKP jadi mitra strategis Timor Leste bantu kelola ruang laut

Seluruh hasil penataan ruang laut di Indonesia tersebut telah didepositkan secara internasional melalui The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO pada tahun 2022

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) siap menjadi mitra strategis dan membantu Pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan dan memprioritaskan penguatan pengelolaan regional dan nasional terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kusdiantoro menyampaikan, Indonesia dan Timor Leste membangun kerja sama dalam bidang kelautan, termasuk meningkatkan kapasitas institusi dan memajukan proses perencanaan ruang Laut. Hal ini sejalan dengan program AIS Forum, West Pacific MSP maupun CTI-CFF.

"Perencanaan ruang laut selain mengalokasikan berbagai aktivitas manusia di ruang laut untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan juga memberikan manfaat untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta dasar penerbitan perizinan pemanfaatan ruang laut," ujar Kusdiantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kusdiantoro mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat merumuskan perencanaan ruang laut yang efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi perencanaan ruang laut di Timor Leste maupun Indonesia, mengingat posisi wilayah yang berbatasan langsung khususnya dengan wilayah Provinsi NTT dan di Laut Arafuru.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi yang menjadi dasar bagi pengaturan ruang laut yaitu Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, Peraturan Presiden tentang Rencana Strategis Nasional dan 12 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Terintegrasi Darat-Laut.

"Seluruh hasil penataan ruang laut di Indonesia tersebut telah didepositkan secara internasional melalui The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO pada tahun 2022 sehingga status penataan ruang laut di Indonesia telah memasuki tahap implementasi sejajar dengan negara-negara maju di dunia," katanya.

Menurut Kusdiantoro, perencanaan ruang yang terintegrasi sangat berperan penting dalam mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi kelautan, memperkuat sistem logistik laut yang mendukung rantai produksi dan distribusi produk-produk kelautan.

Tak hanya itu, perencanaan ruang yang terintegrasi juga akan meningkatkan konektivitas antar pulau maupun antar darat dan laut, mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara dari kontribusi sektor kemaritiman sekaligus menjamin kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun demikian, penataan ruang laut tak lepas dari sejumlah tantangan dalam proses penyusunan dan implementasinya, termasuk penyelesaian tumpang tindih regulasi dan kewenangan serta data yang kurang memadai dan tidak terintegrasi.

Oleh karenanya, solusi mengatasi tantangan tersebut menjadi suatu keharusan agar perencanaan ruang laut tak hanya mencapai jumlah regulasi yang diundangkan dan menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas tinggi untuk pengelolaan dan pengembangan kelautan yang berkelanjutan.