Indonesia perlu antisipasi persoalan krisis perumahan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan Indonesia perlu untuk mengantisipasi persoalan krisis perumahan yang dari waktu ke waktu semakin mencemaskan.

"Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia," kata Djan Faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Djan, tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan mengarah kepada krisis perumahan di Tanah Air.

Untuk itu, ujar dia, seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan agar dapat meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau, mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang, serta mewujudkan kota bebas rumah tidak layak huni.

Menpera menegaskan, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum," kata Djan.

Ia juga mengatakan, kerja sama tersebut juga sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menpera mengingatkan bahwa rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunggu implementasi dan operasionalisasi dari seluruh perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang riil.

"Cari terobosoan dan pemikiran yang progresif guna mempercepat pemenuhan masyarakat akan rumah yang layak," kata Djan Faridz.

Ke depannya, menurut dia, paradigma kebijakan perumahan akan berbasis hak dalam konsep negara kesejahteraan yang telah dicita-citakan dengan jelas oleh para pendiri bangsa dalam UUD 1945.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera Agus Sumargianto mengatakan, fokus Kemenpera ke depannya tetap pada penyediaan pasokan rumah.

Agus menjelaskan, fokus pada penyediaan rumah tersebut mengingat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi dinilai akan berpotensi memicu terjadinya peningkatan "backlog" (kekurangan persediaan rumah) bagi masyarakat.

"Kebutuhan rumah untuk keluarga di Indonesia tahun depan diperkirakan mencapai angka lebih dari 15 juta unit," katanya.

(M040/R010)