Kemenkeu Jabar ungkap debitur KUR pada 2023 alami penurunan

Untuk tahun 2023, terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,5 persen dari tahun 2022 lalu.

Bandung (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bahwa debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

"Untuk tahun 2023, terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,5 persen dari tahun 2022 lalu," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jabar Heru Pudyo Nugroho, di Bandung, Selasa.

Heru menerangkan bahwa penyaluran KUR di Jabar pada Januari sampai dengan Desember 2023, mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9 persen), namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari segi debitur lebih dari setengahnya disebabkan beberapa faktor.

Pertama, kata Heru, terdapat fenomena ekonomi dan daya beli yang melemah hingga berpengaruh terhadap kredit yang ikut melemah, termasuk menurunnya jumlah wirausahawan baru, serta imbas dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

"Jadi dari sisi demand masyarakat ada penurunan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM yang akses KUR, serta pengaruh suku bunga acuan BI yang berpengaruh terhadap bunga pinjaman," ujar Heru pula.

Pada 2023, kata Heru lagi, bunga pinjaman kembali normal dari tahun-tahun sebelumnya di mana terdampak dari pelambatan ekonomi akibat COVID-19 yang terdapat keringanan subsidi bunga dan subsidi margin KUR.

"Mulai 2022 mulai dicabut ini karena sudah masa recovery, pada 2023 sudah full dicabut dan bunga yang dibebankan ke debitur kembali ke sebelum COVID-19, sementara aktivitas ekonomi di masyarakat belum pulih dari dampak COVID-19," ujarnya lagi.

Kedua, kata dia, pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan KUR karena terganjal persyaratan rekam jejak serta asesmen kelayakan calon debitur, yaitu belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial.

"Kemudian, perubahan suku bunga berjenjang menyebabkan perubahan pada sistem perbankan yang membutuhkan waktu penyesuaian di mana setelah COVID-19 kini bunga berjenjangnya pinjaman pertama 6 persen, kedua 7 persen, ketiga 8 persen, dari asalnya 3 persen saat COVID-19," ujarnya pula.

Keempat, kata dia lagi, adanya perubahan pasar yang mengarah ke digitalisasi hingga persaingan usaha menjadi lebih ketat. Terakhir adanya eskalasi kenaikan sektor bisnis KUR terutama skema super mikro yang relatif tertahan karena pasarnya terbatas dan pelaku usaha enggan naik kelas.

"Hikmah COVID-19 kan ada peralihan ke digital, namun berpengaruh pada persaingan hingga beberapa pengusaha keteteran dan tidak mengakses KUR. Skema bisnis super mikro yang tertahan karena pasar terbatas dan enggan naik kelas terus saja UMKM agar dapat KUR ini juga tantangan, sehingga kami dorong agar literasi keuangan juga dibenarkan," katanya.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam penyaluran KUR di Jabar, yakni adanya beberapa debitur yang telah melunasi pinjaman KUR-nya di penyalur lama, ketika akan meminjam KUR di penyalur baru, data di penyalur lama masih tercatat belum lunas sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

"Hal ini disebabkan karena kewenangan penerbitan keterangan lunas menjadi kewenangan kantor pusat bank penyalur. Terkait kendala tersebut, debitur kemudian berkonsultasi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jabar ini pula.

Sementara, ujar Heru, untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada Perdagangan Besar dan Eceran (96,61 persen).

"Jumlah debitur ini tumbuh 42,91 persen dari tahun 2022, sedangkan dari sisi jumlah penyaluran, UMi tumbuh sebesar 47,67 persen dari tahun 2022," katanya.

Pertumbuhan UMi ini, ujar Heru, dominan dipengaruhi oleh kinerja holding Ultra Mikro PT PNM, PT Pegadaian, dan PT BRI dengan mengintegrasikan layanannya melalui co-location Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum).

"Sehingga jaringan bertambah luas dan setiap entitas dapat melakukan cross-selling sesuai kebutuhan debitur/calon debitur," ujarnya lagi.
Baca juga: Ketua Hipmi Jabar apresiasi upaya pemerintah turunkan bunga KUR jadi 7 persen