Pramono: laporan pelanggaran Pilkada Jatim perlu diverifikasi

Kami juga akan memberikan hadiah uang senilai Rp2 juta bagi mereka yang melaporkan adanya pelanggaran

Surabaya (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur Bambang DH-Said Abdullah, Pramono Anung mengatakan, sejumlah laporan adanya pelanggaran menjelang pelaksanaan pilkada masih perlu diverifikasi dan divalidasi kebenarannya.

"Sampai pukul 02.00 WIB tadi, kami mendapat beberapa laporan pelanggaran di sejumlah dapil seperti dapil 6, 7, 8 dan Madura," kata Pramono setelah mengantar Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono mencoblos di TPS 7 Pagesangan Baru Kota Surabaya, Kamis.

Menurut Pramono relawan Cagub Bambang-Said menemukan adanya beberapa orang yang melakukan gerakan dari pintu ke pintu untuk memengaruhi warga memilih pasangan tertentu.

"Orang itu kita ikuti. Saya belum tahu apakah ada praktik politik uang atau tidak?" katanya.

Menurut dia, pihaknya berharap warga masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran Pilkada Jatim agar menyertakan bukti-bukti resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kalau sekadar laporan ya tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau ada bukti segera laporkan ke Panwaslu maupun kepolisian," katanya.

Menurut dia, situasi rawan pelanggaran bukan terjadi saat pencoblosan. "Pelanggaran ini bisa terjadi di desa, di mana orang yang tidak mencoblos, tapi dilakukan pencoblosan oleh orang tertentu. Ini yang kita khawatirkan," katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menginstruksikan kepada para relawan dan saksi untuk menjaga seluruh tempat pemungutan suara di desa-desa.

Lebih lanjut Pramono mengatakan ia telah mendapat informasi soal pelanggaran di daerah Pragaan dan Lenteng Sumenep dimana ada tujuh kepala desa yang ditangkap tim pasangan Cagub lain karena membagi-bagikan beras dan uang.

"Itu belum dilaporkan di panwaslu. Kalau ada laporan resmi kita kasih mereka Rp2 juta," kata Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan itu.