Pemprov Kalbar gandeng TNI dan BUMN atasi stunting di perbatasan

mendorong perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih sebagai langkah kunci

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng TNI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menurunkan angka stunting serta masalah sosial lainnya di perbatasan Kalbar-Malaysia.

"Kami telah melakukan rapat bersama Danrem 121/AWB, Brigjen TNI Lukman Arief di mana fokus utama rapat ini adalah program pembangunan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait program stunting dan pendidikan di wilayah perbatasan," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Selasa.

Harisson menjelaskan, saat ini, stunting masih menjadi isu prioritas nasional, dengan target nasional penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Data SSGI tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan prevalensi stunting mencapai 27,8 persen, sementara data Sigizi Terpadu tahun 2023 menunjukkan 15,49 persen dari 115.524 balita mengalami stunting.

Menurutnya, meskipun Provinsi Kalimantan Barat telah melebihi target provinsi sebesar 16 persen, dirinya tetap menekankan pentingnya menjalankan intervensi program secara berkelanjutan.

Untuk itu, Harisson juga berharap mendapatkan komitmen dari jajaran TNI untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan dan penurunan stunting, termasuk penyediaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

"Dalam upaya pencegahan stunting, kita menyoroti masalah sanitasi lingkungan di Kalimantan Barat, hanya 58,51 persen keluarga yang memiliki Jamban Sehat Permanen, dan baru 22,94 persen desa yang tercatat sebagai Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan. Saya mendorong perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih sebagai langkah kunci," tuturnya.

Selain melibatkan TNI, Harisson juga mengajak Badan Usaha dan pelaku usaha untuk bersama-sama menekan angka stunting. Upaya ini melibatkan perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan kolaborasi dengan organisasi persatuan istri Forkopimda.

Dalam konteks perbatasan, kata Harisson, Kalimantan Barat memiliki panjang perbatasan sekitar 972,95 km yang meliputi 5 kabupaten, 14 kecamatan, dan 166 desa. Harapannya, kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Korem 121/Alambhana Wanawai dapat terus ditingkatkan.

"Selain itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi perhatian, dengan harapan pembangunan PLBN type C di Temajuk (Kabupaten Sambas) dapat diresmikan," katanya.

Harisson menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting juga melibatkan Tim Penggerak PKK dari tingkat provinsi hingga desa, serta kader PKK yang dapat bekerja sama dengan organisasi persatuan istri Forkopimda. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023, sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di wilayah perbatasan 5 Kabupaten.