Timor Leste tertarik pelajari pemberdayaan desa melalui SDGs Desa

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Timor Leste mengaku tertarik untuk mempelajari model pemberdayaan desa melalui SDGs Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Kami sangat tertarik dengan cara pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan banyak desa dan paparan Pak Menteri sangat menginspirasi kami,” ujar Sekretaris Negara Pembangunan Lokal Timor Leste, Mateus Wilfredus dos Santos Tallo saat menemui Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah Timor Leste ingin mempelajari bagaimana Indonesia melakukan pemerataan pembangunan dan menjadikan desa sebagai pusat ekonomi, sebagai subjek dalam pembangunan.

"Dalam pertemuan 13th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE) di Singapura, Bapak (Mendes PDTT) memaparkan pemberdayaan masyarakat desa dan dengan adanya dana desa," tuturnya.

Mateus meyakini Indonesia dengan 75.265 desa adalah contoh tepat bagi Timor Leste untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan memajukan 452 desa yang ada di Timor Leste.

Apalagi, kata dia, Timor Leste sedang memulai program yang mirip dengan dana desa di Indonesia, yakni pemberian bantuan dari pemerintah pusat ke desa.

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT menyambut baik tujuan negara tetangga itu. Menurutnya, baik Indonesia maupun Timor Leste akan mendapatkan pembelajaran baru untuk pengembangan desa di masing-masing negara.

"Membangun desa yang paling penting adalah kita mulai dari level mikro, kita potret langsung ke desa, bukan dari perkotaan," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, yang tidak kalah penting adalah harus memberikan ruang cukup untuk masyarakat berimprovisasi dan berpartisipasi untuk membangun desa

"Kita juga akan banyak belajar ke Timor Leste karena saya yakin kita sama-sama punya kelebihan yang tidak dimiliki satu sama lain," tuturnya.

Ia menyampaikan Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sejak 2015 hingga 2023 dengan total anggaran mencapai Rp539 triliun.

Keberadaan dana desa ini mampu mendorong 11.456 desa mencapai status desa mandiri dan 23.035 desa menjadi desa maju.

Ia mengatakan pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ada pendataan yang jelas serta konsep pembangunan berkelanjutan yang rinci seperti 18 poin SDGs Desa.

Ia menambahkan rencananya hal ini akan terus dilanjutkan, termasuk dengan kerja sama desa lintas negara sehingga referensi semakin luas untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap desa.