Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Penetapan status ini berdasarkan hasil rapat yang telah kami laksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng), telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari mulai dari 22 Januari hingga 4 Februari 2024.

"Penetapan status ini berdasarkan hasil rapat yang telah kami laksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Selasa.

Ia mengatakan peningkatan status dari siaga bencana banjir menjadi tanggap darurat bencana banjir tersebut menyikapi peningkatan debit air dan cukup tingginya curah hujan yang terjadi dalam tiga hari terakhir.

"Dengan ditingkatkan status tersebut, maka bantuan sosial berupa sembako akan segera kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak di sejumlah desa," ucapnya.

Sebelum ditetapkan Status Tanggap Darurat Banjir ini pada Minggu (21/1) malam, pihaknya bersama jajaran telah melaksanakan rapat internal yang dihadiri enam camat.

"Berdasarkan informasi dari enam camat, banjir sudah semakin meluas dan jumlah warga yang terdampak banjir juga semakin meningkat," katanya.

Pada hari ini ia telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Selatan melakukan tindakan preventif agar jalan Trans Kalimantan tidak semakin rusak akibat banjir.

Deddy Winarwan juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Barito Selatan dan RSUD Jaraga Sasameh Buntok menyiagakan seluruh puskesmas yang tersebar di enam kecamatan. "Termasuk juga tenaga kesehatan, dokter, dan bidan, untuk terus melakukan pelayanan medis kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir," pintanya.

Selain itu ia meminta Dinas Pendidikan Barito Selatan melaksanakan proses belajar dari rumah bagi siswa yang sekolahnya saat ini terendam banjir dan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (KPPP) diminta mendata lahan pertanian warga yang terendam banjir langkah penanggulanganBaca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barselnya.