"Evaluasi kami, ada delapan kecamatan yang belum memiliki gudang, tempat untuk menyimpan logistik pemilu," kata Ketua Komisioner KPU Tulungagung, Susanah di Tulungagung, Senin.
Karena kondisi itulah pihaknya berinisiatif melakukan koordinasi dengan Pemkab Tulungagung, dalam hal ini Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno yang siang itu berkunjung ke Kantor KPU Tulungagung, Senin siang.
Delapan kecamatan itu antara lain Kecamatan Besuki, Kalidawir, Kedungwaru, Tanggunggunung, Pagerwojo, Kauman, Boyolangu dan Ngunut.
Susanah melanjutkan, di awal Februari nanti pihaknya sudah harus mendistribusikan logistik pemilu ke tiap kecamatan.
Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi
Jika tak ada tempat penyimpanan yang layak, dirinya khawatir logistik bisa rusak.
Untuk itu pihaknya mengadu pada Pj Bupati Tulungagung agar difasilitasi tempat penyimpanan logistik pemilu di kecamatan yang belum memilikinya.
"Tadi kita koordinasikan ke Pj Bupati Tulungagung sebagai fasilitator," ujarnya.
Selain tempat penyimpanan, dalam kesempatan itu Susanah juga menyorot BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Tulungagung.
Sebab pengadaan BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu terkendala aturan dari pusat.
KPU menginginkan penyelenggara pemilu diikutkan BPJS kesehatan khusus di bulan Februari saja.
"Di aturannya JKN (Jaringan Kesehatan Nasional), iuran 1 bulan saja tidak bisa," jelasnya.
Selain itu pendaftaran BPJS Kesehatan harus mengikutkan seluruh keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga penyelenggara pemilu.
Susanah menyebut dari sekitar 21 ribu penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS dan KPPS. Dari jumlah itu sebanyak 8 ribu penyelenggara pemilu belum memiliki BPJS Kesehatan.
"Anggarannya sekitar 300 juta rupiah per bulan," ujarnya.
Sementara itu Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno menanggapi permintaan KPU akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Kita juga berkewajiban menyukseskan pemilu 2024," jelasnya.
Sedang untuk BPJS Kesehatan untuk penyelenggara pemilu, Heru katakan sudah bersurat ke JKN untuk mempermudah persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu.
Jika tidak bisa, pihaknya akan mengambil opsi kedua dengan menyiagakan petugas kesehatan selama tujuh hari sejak pemungutan suara.
"Nanti akan kota siagakan seluruh petugas kesehatan kita saat pemilu, " katanya.
Baca juga: KPU RI tinjau pelaksanaan sortir surat suara di Ambon
Baca juga: Round up hari ke-56, capres memulai kampanye terbuka
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
