Kadin: pemerintah harus kencangkan ikat pinggang

...perlu ada langkah-langkah yang tegas...

Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan Pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang setelah diumumkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

"Kadin berpendapat paket kebijakan ekonomi itu dapat dilanjutkan dengan upaya pengetatan ikat pinggang," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Suryo, Pemerintah harus mengendalikan kegiatan importasi migas yang tinggi, ketergantungan impor bahan baku, serta impor barang-barang mewah yang tidak berkaitan dengan kegiatan industri serta tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi saat ini dapat diibaratkan seperti pasien yang tidak hanya flu, tetapi juga terdapat gejala-gejala lain yang serius yang mungkin saja bisa penyakit yang lebih serius, seperti stroke dan serangan jantung.

"Jadi, perlu ada langkah-langkah yang tegas," katanya.

Ketua Umum Kadin juga mengatakan bahwa pengetatan ikat pinggang juga bisa dilakukan dengan meminimalkan perjalanan yang tidak perlu dan penggunaan teknologi telekonferensi untuk rapat jarak jauh.

Untuk mendatangkan lebih banyak devisa, Suryo juga menyarankan Pemerintah untuk lebih gencar melakukan promosi wisata nasional yang dinilai sangat potensial.

"Kedatangan wisatawan harus dipermudah, dan programnya ini harus sampai hingga pemerintah-pemerintah daerah," katanya menandaskan.

Ia mengingatkan bahwa negara seperti Singapura saja bisa meraup hingga sekitar lima miliar dolar AS per tahun karena banyak WNI yang berobat ke negara tersebut.

Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (28/8) ini menggelar rapat dengar pendapat tidak hanya dengan Kadin, tetapi juga dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan sejumlah pihak terkait, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa rapat tersebut dilakukan, antara lain untuk mengkaji bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah, terutama mengingat defisit neraca perdagangan yang makin melebar dan memperlemah kekuatan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya.