KLHK dorong pengelolaan daur ulang sampah alat peraga kampanye

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong penyelesaian sampah alat peraga kampanye dilakukan dengan cara mendaur ulang agar timbulan sampah dari pesta demokrasi itu tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA).

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengeluarkan instruksi khusus terkait dengan penanganan sampah pemilihan umum tersebut.

"Tugas pengelolaan sampah ada di pemerintah daerah sehingga selayaknya memang pemerintah kabupaten/kota ketika usai kampanye dengan banyaknya baliho dan sebagainya itu juga harus mengelola lanjutan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Pemilihan Umum 2024 yang berlangsung secara serentak (pilpres, pilkada, dan pileg) saat ini sedang berlangsung membuat banyak brosur, poster, hingga spanduk bertebaran di mana-mana menimbulkan masalah visual. Ketika pemilihan umum serentak selesai, maka alat peraga kampanye itu tak lagi terpakai dan menjadi sampah.

Ia mengatakan sampah alat peraga kampanye harus dipilah untuk memisahkan sampah plastik, kain, kertas, dan kayu agar memudahkan proses daur ulang nantinya.

Gerakan pilah sampah merupakan lanjutan dari gerakan minim sampah yang sudah terlihat masif di masyarakat guna memastikan sampah yang tidak terkurangi dapat dipilah, dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir.

"Saya melihat banyak baliho ada plastiknya, ada kayu, dan sebagainya. Sampah itu seharusnya tidak dibuang ke TPA, tapi dikelola lanjutan dengan daur ulang," kata Vivien.

Baca juga: Ganjar ingin APK diatur di tempat-tempat tertentu saja
Baca juga: Alat peraga kampanye sebabkan kecelakaan sepeda motor di Jaksel
Baca juga: Parpol diimbau tertibkan sendiri APK di zona terlarang