Jakarta (ANTARA/JACX) - Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut sebanyak 1,5 juta hektare hutan adat sudah diakui oleh pemerintah.
“Sekarang ini ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui (oleh pemerintah),” ujar Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim Gibran Rakabuming tersebut ?
Penjelasan :
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektare dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektare yang diakui oleh pemerintah.
Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengatakan belum ada bukti kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat.
“Namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat satu, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018,” kata Udiana.
Hal itu merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
