Sepekan, Arsul Sani hakim MK sampai pungli di rutan KPK

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala aturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UU

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum menjadi sorotan dalam sepekan terakhir, di antaranya mantan anggota DPR RI Arsul Sani saat ini resmi menjabat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sampai pemeriksaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik dibaca kembali:

Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus senior Arsul Sani menjadi Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala aturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD RI 1945, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Arsul ketika mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi.

Selengkapnya baca di sini.

Wahiduddin Adams dan Manahan Sitompul resmi purnabakti dari hakim MK

Mantan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul resmi purnabakti dari jabatannya di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana digelarnya wisuda purnabakti dan pisah sambut hakim konstitusi di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

“Hari ini adalah hari yang cukup bersejarah bagi kita semua, keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, ada dua rekan kita yang bertahun-tahun membersamai kita dalam suka dan duka, dengan berbagai kelebihan, kekurangan, dan karakternya masing-masing,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sambutannya.

Selengkapnya baca di sini.

Dewas KPK: Pungli di Rutan KPK capai Rp6,1 miliar

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memeriksa 169 orang pegawai lembaga antirasuah itu dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sebelum akhirnya menyatakan 93 orang layak disidang kode etik karena cukup bukti dan alasan.

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta Selatan, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

KKB bakar rumah dinas anggota DPRD Intan Jaya

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan pembakaran rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang berada di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Sabtu.

Komandan Satgas Yonif 330/Tri Dharma Mayor Infanteri Dedy Pungky Irawanto dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Papua, Sabtu, menjelaskan aksi anggota KKB tersebut membuat sedikitnya 30 orang warga setempat ketakutan dan mendatangi Pos TNI Satgas 330/Tri Dharma untuk meminta perlindungan.

Selengkapnya baca di sini.