Sucofindo ingin kuasai 80 persen pasar usai merger

Jakarta (ANTARA News) - PT Sucofinfo (Persero) ingin menguasai sampai 80 persen pangsa pasar jasa surveyor di dalam negeri setelah merger dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) bulan September mendatang.

"Dengan penggabungan ini diharapkan Sucofindo dapat menguasai minimal 70 persen sampai 80 persen pangsa pasar di rumah kita sendiri," kata Direktur Utama PT Sucofindo, Fahmi Sadiq, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Fahmi mengatakan sampai sekarang Sucofindo telah menguasai mayoritas pasar surveyor dalam negeri. Ia mencontohkan, di sektor mineral dan batu-bara, Sucofindo menguasai 60 persen pangsa pasar.

Penggabungan tersebut diharapkan bisa membuat Sucofindo berdaya saing tinggi dan beroperasi di luar negeri saat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2015.

"Sekarang Sucofindo sudah menjajaki kerja sama di beberapa negara seperti Timor Leste sudah berjalan, lalu penjajakan dengan China, Singapura, Thailand dan mungkin India serta beberapa negara lagi," kata dia.

"Saat ini selain sudah ada pembukaan cabang di luar negeri, kerja sama kita dengan asing itu sifatnya sudah resiprokal. Resiprokal di sini maksudnya adalah, ketika kita berikan mereka (perusahaan asing) pekerjaan surveyor di dalam negeri, maka mereka juga wajib memberikan pekerjaan dari luar negeri kepada kita," kata Fahmi.

Sebelumnya Direktur SDM dan Rencana Strategis PT Sucofindo Beni Agus Permana menjelaskan proses penggabungan PT Surveyor Indonesia ke Sucofindo sudah berjalan sekitar 85 persen.

"Masih ada beberapa tahap lagi sampai dengan terbitnya PP dan terlaksananya RUPSLB penggabungan," kata dia.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bulan Maret lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas kedua perusahaan itu memutuskan untuk menggabungkan PT Surveyor Indonesia ke dalam PT Sucofindo karena keduanya memiliki fokus bisnis sama yakni di bidang jasa inpeksi, pengujian dan sertifikasi.

Penggabungan kedua perusahaan dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tumpang tindih rekanan bisnis antara sesama perusahaan BUMN dan meningkatkan daya saing perusahaan.