Wapres Turki kritik DK PBB atas konflik Palestina, desak reformasi

Kampala, Uganda (ANTARA) - Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz pada KTT Gerakan Non Blok (NAM) di Uganda mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa karena gagal menyerukan gencatan senjata di wilayah kantung Palestina, yang hancur akibat serangan Israel, dan mendesak reformasi.

Menurut Yilmaz, serangan sembarangan Israel membuat Gaza hancur, di mana mayoritas masyarakat internasional menolak ketidakadilan ini.

“Sepanjang sejarahnya, Gerakan Non-Blok telah menjadi salah satu pembawa bendera terkemuka bagi tatanan internasional yang damai, adil, dan kredibel,” kata Yilmaz saat berbicara di hadapan para kepala negara dan pemerintahan dari 123 negara sebagai tamu istimewa di acara KTT Kepala Negara dan Pemerintahan NAM ke-19.

"Selama enam dekade berlalu, dunia telah menyaksikan banyak kekejaman dan konflik kekerasan. Namun, kehancuran yang menimpa warga Palestina sejak 7 Oktober akibat serangan serampangan Israel di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dalam banyak aspek,” tambahnya.

Menegaskan bahwa DK PBB menjadi "lumpuh karena kelemahan bawaannya" karena gagal menyerukan gencatan senjata di Gaza, ia menambahkan: "Syukurlah, mayoritas komunitas internasional menolak ketidakadilan ini."

Yilmaz menggarisbawahi tema KTT tersebut, "Mempererat kerja sama untuk kesejahteraan global bersama,” sesuai dengan visi dan aspirasi Turki dalam hubungan luar negerinya.

“Motto kami, ‘dunia lebih besar dari lima (negara anggota DK PBB),’ mencerminkan seruan sah masyarakat internasional untuk memperkuat multilateralisme yang adil, efektif dan, dengan PBB sebagai pusatnya. Dunia yang lebih baik dan adil adalah mungkin, ini juga yang menjadi landasan gerakan ini," kata dia.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sering mengulangi kata-kata “dunia lebih besar dari lima,” yang mengacu pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB –China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat– yang memiliki hak veto dalam setiap keputusan badan itu.

Dengan menyerukan reformasi PBB, Yilmaz mengkritik fakta bahwa negara-negara ini dapat menghalangi resolusi penting yang mengikat secara internasional mengenai berbagai masalah sensitif.

Wakil Presiden Yilmaz mengatakan dalam pidatonya bahwa krisis yang terjadi di Gaza telah memperjelas satu hal: "Tidak akan ada perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa penyelesaian konflik Israel-Palestina."

Solusi abadi hanya mungkin melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berdekatan secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tambahnya.

Dia mengatakan bahwa Turki sesuai untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan meningkatkan sistem internasional sebagai aktor perubahan di kawasan dan urusan internasional.

Ia juga merujuk pada upaya Ankara untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, serta memulihkan stabilitas di Sudan, Libya, Somalia, dan tempat lain.

Sumber: Anadolu