Bawaslu Kulon Progo imbau peserta pemilu cek APK yang bahayakan publik

“Mestinya peserta pemilu tidak hanya bisa memasang APK. Tapi juga harus merawatnya. Karena APK tersebut terpasang di ruang publik. Jika miring, roboh atau rusak, bisa mengganggu pengguna ruang publik, bahkan bisa membahayakan keselamatan,”

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau kepada peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye untuk mengecek dan memastikan terpasang masih dalam kondisi baik sehingga tidak membahayakan publik atau keselamatan warga yang melintas.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan imbauan ini mengingat dalam tiga hari ini di wilayah Kulon Progo dilanda hujan lebat yang disertai angin dan menyebabkan puluhan alat peraga kampanye (APK) rusak atau roboh, sehingga bisa membahayakan keselamatan publik.

“Mestinya peserta pemilu tidak hanya bisa memasang APK. Tapi juga harus merawatnya. Karena APK tersebut terpasang di ruang publik. Jika miring, roboh atau rusak, bisa mengganggu pengguna ruang publik, bahkan bisa membahayakan keselamatan,” kata Marwanto di sela-sela penertiban APK.

Ia mengatakan regulasi terkait pemasangan APK memang tidak sedetail pemilu sebelumnya. Kalau di pemilu sebelumnya di aturan dicantumkan pemasangan APK wajib dijaga dan dirawat.

“Meski di regulasi yang sekarang tidak eksplisit tercantum, logikanya berani memasang mestinya harus merawat,” kata dia.

Marwanto mengatakan penertiban APK tahap kedua yang dilakukan oleh Bawaslu Kulon Progo bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Perhubungan dijadwalkan akan berlangsung selama enam hari.

“Kita mulai hari Selasa kemarin. Sabtu Minggu ini libur. Lalu lanjut Senin dan Selasa depan. Seluruhnya ada sekitar 2.400-an APK yang sudah direkomendasi di tahap kedua untuk ditertibkan. Namun, di luar yang direkomendasi, jika di lapangan ditemui APK yang membahayakan keselamatan publik, kesepakatan kami masuk yang ditertibkan," katanya.

Terkait penertiban tahap ketiga, Marwanto belum bisa memastikan, bisa jadi nanti dibarengkan di masa tenang. Sebab penertiban APK ternyata memerlukan tenaga, anggaran dan waktu yang ekstra.

“Personil kami terbatas, selain mengurusi APK masih ada banyak kegiatan pengawasan lainnya. Termasuk pembekalan pada pengawas TPS, pelatihan saksi, dan pengawasan logistik yang semuanya berimpitan dan berbarengan di akhir Januari dan awal Februari,” katanya.