TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditunda selama Pemilu 2024, agar tidak dipolitisasi.

Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan bahwa penyaluran bansos rawan disalahgunakan. Bahkan, menurutnya, bansos juga sudah dipolitisasi.

"(Bansos) ditunda penyalurannya, karena rawan disalahgunakan dan bukan hanya sekadar rawan, tapi sudah disalahgunakan dengan cara melakukan politisasi bansos," ujar Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Jumat.

Masalahnya, dia menilai para penyelenggara pemilu tak mampu menyampaikan bahwa politisasi bansos melanggar Undang-Undang Pemilu.

Oleh karena itu dia meminta agar bansos selama pemilu dimoratorium penyalurannya bukan malah ditiadakan. Romy menegaskan program bansos tetap harus dilanjutkan dan bila perlu ditambah kuotanya.

"Karena memang ekonomi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja di kalangan menengah ke bawah," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.