Menteri ATR bagikan sertifikat hunian korban bencana di Bogor

Harapan kami sertifikat itu disimpan dengan baik, saya juga ingatkan di huntap ini masyarakat juga bisa untuk meningkatkan ekonomi

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat hunian tetap (huntap) korban bencana di Desa Sukaraksa, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Hadi didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu membagikan sertifikat kepada 51 perwakilan penerima huntap yang rumahnya rusak diterjang bencana.

"Harapan kami sertifikat itu disimpan dengan baik, saya juga ingatkan di huntap ini masyarakat juga bisa untuk meningkatkan ekonomi salah satunya melalui usaha yang bersifat produktif sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Sementara Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama sejumlah instansi lainnya telah membangun sebanyak 3.771 unit huntap untuk korban bencana alam.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Bogor mampu membangun 2.704 unit, Kementerian PUPR sebanyak 563 unit, Pemprov Jabar 37 unit, dan BNPB sebanyak 467 unit.

Ribuan huntap tersebut dibangun di 29 lokasi yang tersebar di 21 desa yang ada di tujuh kecamatan. Lokasi tersebut ditentukan berdasarkan titik terdekat dengan mayoritas korban bencana yang kehilangan rumahnya.

"Pembangunan huntap ini tidak hanya sekedar semata rumah, tapi juga pembangunan sarana umum atau PSU seperti sekolah, sarana kesehatan, termasuk juga air bersih dan penerangan jalan umum," kata Asmawa yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

Adapun, anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan huntap ini mencapai Rp300 miliar yang bersumber dari APBN sebesar 30 persen dan dari APBD Kabupaten Bogor sebesar 70 persen.

Asmawa mengatakan, adapun alas hak yang digunakan untuk pembangunan huntap ini diperoleh dari pelepasan hak PTPN kurang lebih 52 hektar, kemudian juga ada pelepasan dari Perhutani dan juga hibah dari sebagian masyarakat.

"Saat ini masih ada kurang lebih 850 unit huntap yang harus kami selesaikan, dan insyaallah pada tahun 2024 ini telah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Bogor untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan huntap," ujarnya.