Kemendagri apresiasi capaian realisasi APBD Sulbar

"Sulbar masuk kategori 10 besar tertinggi secara nasional dengan realisasi pendapatan sebesar 98,43 persen dan realisasi belanja sebesar 96,56.persen, tertinggi kedua setelah Pemprov Aceh,"

Mamuju (ANTARA) - Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2023 Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian terbaik.

"Sulbar masuk kategori 10 besar tertinggi secara nasional dengan realisasi pendapatan sebesar 98,43 persen dan realisasi belanja sebesar 96,56.persen, tertinggi kedua setelah Pemprov Aceh," kata Maurits Panjaitan, pada seminar daring ASN Kreatif Seri-33, Jumat.

Seminar daring yang diselenggarakan oleh BPSDM bekerja sama BPKPD Provinsi Sulbar itu mengangkat tema 'Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah'.

Peran APBD menurut Maurits Panjaitan, penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Realisasi belanja pengeluaran pemerintah termasuk belanja APBD agar cepat direalisasikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan berbagai solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD dengan melakukan pengadaan dini, percepatan belanja melalui katalog elektronik, katalog lokal dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Percepatan pelaksanaan detail engineering design (DED) pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik, pembayaran tagihan pihak ketiga secara termin serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa," terang Maurits Panjaitan.

Sementara, Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyampaikan, pada 2023 pihaknya bersama tim sudah berupaya optimal dalam meningkatkan realisasi pendapatan.

Ia menyampaikan, realisasi PAD sebesar Rp461,9 miliar atau 96,34 persen dari target Rp479,4 dan total pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,01 miliar atau 98,43 persen dari target Rp2,04 miliar.

Sedangkan, untuk belanja terealisasi Rp2,031 miliar atau 96,56 persen dari pagu sebesar Rp2,103, miliar.

"Dengan penyerapan anggaran yang optimal ini tentu menjadi stimulus dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi," ujar Amujib.

Pada tahun ini tambahnya, BPKPD Sulbar akan mengoptimalkan pendapatan dan mempercepat realisasi belanja serta mulai menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah bagi SKPD.

"Kami juga akan melakukan belanja melalui katalog elektronik sehingga ekonomi Sulbar terus tumbuh positif," kata Amujib.

Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi mengapresiasi Kepala BPKPD sebagai mitra kegiatan seminar daring ASN Kreatif seri-33 yang telah menghadirkan Plh Dirjen Keuangan Daerah dan Kepala Pusdatin Kemendagri.

"Kedua narasumber dari Kemendagri telah memberikan pemahaman dan wawasan mendalam tentang kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah di Sulbar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Farid Wajdi.