Pemprov NTB targetkan 2,5 juta kunjungan wisatawan di 2024

Target kunjungan wisatawan 2023 sebanyak 2 juta wisatawan dan telah terlampaui, sehingga target 2024 dinaikkan menjadi 2,5 juta wisatawan.

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara mencapai 2,5 juta per tahun pada 2024 atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan pada 2023.

“Target kunjungan wisatawan 2023 sebanyak 2 juta wisatawan dan telah terlampaui, sehingga target 2024 dinaikkan menjadi 2,5 juta wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jamaludin Malady di Praya, Jumat.

Ia mengatakan dengan target kunjungan wisatawan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB sudah mencanangkan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di 2024. Namun, mahalnya harga tiket menuju Lombok saat ini menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh wisatawan untuk menikmati keindahan berbagai destinasi wisata di NTB .

“Pemprov NTB sudah menargetkan untuk tahun 2024 angka kunjungan wisatawan mencapai 2,5 juta kunjungan,” katanya.

Baca juga: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kaltim terealisasi 403,30 persen

Dengan adanya permasalahan penerbangan ini maka diharapkan pemerintah pusat bisa melakukan intervensi agar bisa memberikan subsidi untuk penerbangan langsung ke Lombok dari berbagai negara.

“Mengingat kondisi keuangan Pemprov NTB saat ini, pemberian subsidi tidak bisa dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kendala tersebut kepada Kemenko Marves agar bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, bahwa pemerintah NTB butuh Direct Flight atau penerbangan langsung.

“Tidak usah dari semua negara tapi cukup mungkin dari Australia atau dari Timur Tengah. Ini kita sampaikan karena ini semua kebijakan pemerintah pusat bukan daerah,” katanya.

Ia mengakui terkait dengan beberapa maskapai penerbangan yang mensyaratkan kontribusi Pemda oleh Pemprov NTB sebenarnya sudah berusaha, salah satunya dengan bertemu pihak Air Asia. Yang mana pada penerbangan 2023 lalu Pemda diminta untuk memberikan subsidi Rp 5 miliar per bulan.

“Air Asia dari Australia sebelumnya meminta selama tiga bulan dan per bulan Rp5 miliar. Kami sudah siapkan Rp5 miliar hasil kumpulan para pelaku industri perhotelan, karena kalau pemerintah pada 2023 itu tidak sanggup akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kami sedang tidak bagus,” katanya.

Baca juga: Rute baru Lion Air Ambon-Surabaya meningkatkan kunjungan wisatawan

Saat itu para pelaku industri perhotelan mau membantu dengan menyumbang sehingga terkumpul Rp 5 miliar. Hanya saja dalam perjalanannya ternyata maskapai tidak mau hanya satu bulan, karena maskapai mau langsung dibayar tiga bulan.

“Makanya solusi saat ini ada di pemerintah pusat, kami minta tolong supaya diberikan subsidi, karena kalau provinsi belum mampu untuk menyediakan anggaran,” katanya.