Bappenas: Perdagangan berkelanjutan masuk dalam rencana pembangunan RI

kita sudah memiliki arahan untuk perdagangan, termasuk mempertimbangkan aspek berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan perdagangan berkelanjutan telah masuk dalam fokus rencana pembangunan Indonesia hingga 2045.

“Dalam rencana pembangunan kita, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kita sudah memiliki arahan untuk perdagangan, termasuk mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” kata Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati dalam Strategic Issues Forum on Trading Towards Sustainability di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan isu keberlanjutan telah menjadi salah satu fokus perhatian global, termasuk soal lingkungan serta inklusivitas.

Guna meningkatkan daya saing, Indonesia perlu menyelaraskan perekonomian dalam negeri dengan perekonomian global, sehingga isu-isu yang menjadi perhatian global juga perlu menjadi perhatian Indonesia.

Hal itu yang melandasi pemerintah menyiapkan rencana pembangunan yang mengarah pada keberlanjutan.

Terlebih, isu keberlanjutan juga menjadi perhatian konsumen serta sektor swasta. Hal itu membuat pemerintah di berbagai negara telah membuat kebijakan yang berkelanjutan. Dalam konteks perdagangan, misalnya, sebagian negara membuat kebijakan perdagangan untuk mengurangi emisi, artinya barang dan jasa yang diperdagangkan dan masuk ke suatu negara harus memenuhi persyaratan ramah lingkungan.

“Ini menjadi isu yang dipandang di tingkat global dan penting, termasuk dalam RPJMN kami,” ujar Laksmi.

Dari sisi pelaku bisnis juga telah menyadari upaya global dalam mengurangi jejak karbon atau carbon footprint. Para pelaku usaha menghitung estimasi pendapatan mereka dengan mempertimbangkan keinginan konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan serta regulasi yang diimplementasikan di negara-negara lainnya.

Kondisi itu makin memperkuat urgensi Indonesia untuk menyelaraskan perekonomian nasional dengan perekonomian global.

“Bila kita ingin berkompetisi dengan negara lain di tingkat global, kita harus meningkatkan kualitas dari produk kita dan mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” tutur Laksmi.

Baca juga: WWF dorong perdagangan minyak sawit berkelanjutan Indonesia-China
Baca juga: Kemendag: RI optimalkan sumber daya alam untuk perdagangan hijau
Baca juga: Bank Dunia rekomendasikan RI perkuat kebijakan perdagangan hijau