Bawaslu RI miliki program "Perempuan berdaya mengawasi" pantau pemilu

Yang patut disadari, jika terjadi pengalihan suara dan lain-lain, itu kemudian bisa diawasi oleh perempuan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu RI memiliki program "Perempuan berdaya mengawasi" untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pemantau dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Yang patut disadari, jika terjadi pengalihan suara dan lain-lain, itu kemudian bisa diawasi oleh perempuan. Oleh sebab itu, kami programnya sudah ada, perempuan berdaya mengawasi, mengajak teman-teman koalisi pemantau perempuan yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut mengawal jalannya Pemilu," kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bawaslu RI bersama komunitas Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengadakan diskusi bertema "Suara Perempuan Berharga" untuk mengevaluasi kembali peran-peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia menegaskan suara perempuan menjadi sangat berharga karena berdasarkan data di daftar pemilih tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Data di KPU menyebutkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa atau 50,08 persen, sedangkan laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa atau 49,92 persen yang tersebar di 38 provinsi.

"Kehadiran perempuan di TPS diharapkan memberikan warna untuk mengawasi, kemudian kehadiran mereka pada proses-proses penyelenggaraan Pemilu, tentang antipolitik uang, antipolitik identitas, dan bagaimana cara memilih pemimpin Republik ini ke depan, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun anggota legislatif juga patut didengar," ucap Bagja.

Ia mengemukakan perempuan juga bisa ikut melaporkan kepada Bawaslu atau pengawas tempat pemungutan suara (TPS) setempat apabila menemukan adanya pelanggaran dalam proses Pemilu.

"Pengalaman kita, dominasi pada saat penghitungan suara kebanyakan laki-laki, dan kemungkinan perempuan itu ada, tetapi sebaiknya bukan hanya sebagai faktor pelengkap, kadang-kadang hanya memberikan air minum dan lain-lain, tetapi yang penting itu kita libatkan juga untuk melihat dan mengawasi proses-proses penghitungan suara di TPS, karena di situlah kita temukan guyubnya warga," ujar dia.

Ia mengatakan perempuan juga berperan penting dalam menahan konflik dalam penyelenggaraan Pemilu, utamanya saat penghitungan suara.

"Kalau ada laki-laki pasti lebih kencang suaranya, pada saat ada perempuan akan berbeda. Perempuan juga mengawasi jika ada pelanggaran-pelanggaran di TPS yang mungkin terjadi saat penghitungan maupun rekapitulasi suara," tuturnya.

"Ke depan, kami harapkan semua pesan-pesan dari koalisi perempuan dan SPAK bisa disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Bagja juga mengingatkan, pesta demokrasi tahun ini bukan hanya Pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga ada pemilihan kepala daerah (pilkada) dimana isu-isu perempuan akan lebih domestik, sehingga membutuhkan banyak masukan bagaimana agar pemberdayaan perempuan disuarakan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Maria Kresentia mengingatkan bahwa setiap suara perempuan sangatlah berharga.

"Jangan berpikir apalah arti satu suara saya, karena setiap suara penting untuk masa depan Indonesia. Pemilu ini penting untuk membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lain di seluruh Indonesia, untuk berpartisipasi meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan di semua sektor," kata Maria.

Ia menekankan agar perempuan tidak tergoda iming-iming untuk menjual atau menukar suaranya dengan apapun, termasuk uang.

"Karena suara kita berharga untuk masa depan negara, jangan menjual atau menukarkannya untuk apapun. Waspada jual beli suara atau politik uang yang bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita memasuki bilik suara," tuturnya.