Legislator: paket kebijakan ekonomi pemerintah sangat terlambat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada Jumat (23/8), merupakan kebijakan yang sangat terlambat.

"Langkah-langkah yang diambil merupakan langkah-langkah yang seharusnya diterapkan sejak tahun pertama kepresidenan pada 2009," ujar Harry di Jakarta, Sabtu.

Kendati langkah tersebut dinilai sangat terlambat, Harry berharap pemerintah dapat memprioritaskan persoalan-persoalan jangka pendek untuk diatasi secepatnya terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebenarnya yang paling pokok adalah jangka yang sangat pendek antara satu sampai 30 hari, persoalan yang paling pokok adalah persoalan nilai tukar.

"Jumat lalu begitu paket itu diumumkan, pasar saham turun, rupiah semakin melemah ke Rp11.058, itu respon satu hari saja lho. Nah makanya kita akan lihat nanti minggu depan, Senin sampai Jumat bagaimana respon pasar," tuturnya.

Harry juga menyoroti persoalan devisa hasil ekspor (DHE) yang masih banyak "parkir" di luar negeri, menurutnya jika itu dioptimalkan untuk dikembalikan ke dalam negeri berpotensi memberikan penguatan kepada rupiah.

"Dulu waktu saya bicara dengan Gubernur BI katanya DHE yang masuk itu sekitar 80 persen, tapi realisasi sekarang sekitar 50 persen," ujar Harry.

Selain itu, Harry juga menilai penanganan bagi para spekulan valas di Tanah Air masih belum tersentuh di dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah maupun BI.

"Kalau membeli jumlah banyak tanpa aktivitas ekonomi tidak ada lain itu adalah spekulasi. Nah siapa-siapa pemain spekulasi itu dan adanya ruang spekulasi itu harus terindikasi secara konkrit di dalam paket kebijakan pemerintah maupun BI," kata Harry.