Pengamat: rencana Partai Koalisi Australia lecehkan Indonesia

Ada empat alasan mengapa Indonesia dilecehkan,"

Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai rencana Partai Koalisi Australia untuk menggelontorkan dana sebesar 420 juta dolar Australia untuk menangani pencari suaka guna memenangkan pemilihan umum, merupakan pelecehan terhadap Indonesia.

"Ada empat alasan mengapa Indonesia dilecehkan," kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat.

Pertama, kata dia, Partai Koalisi harusnya paham bahwa bila ada kebijakan pendistribusian uang ke warga atau pembelian kapal-kapal nelayan maka hal tersebut merupakan urusan domestik dalam negeri Indonesia.

"Tidak pantas bila kebijakan partai politik Australia dijual ke masyarakatnya tanpa mengetahui benar sikap dan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia," katanya seraya menambahkan bahwa ujung dari janji itu nantinya harus dijalankan di Indonesia.

Indonesia, kata Hikmahanto, adalah negara berdaulat yang tidak seharusnya dapat diperintah oleh pemerintah Australia bila kelak Partai Koalisi memenangkan pemilihan umum.

Kedua, ujar dia, memberi insentif uang kepada warga Indonesia untuk melaporkan pencari suaka berpotensi masyarakat Indonesia melakukan "sweeping" terhadap warga negara asing di Indonesia semata-mata untuk memperoleh uang yang dijanjikan.

"Padahal masyarakat tidak memiliki kewenangan tersebut dan tidak seharusnya diberikan kewenangan tersebut," ujarnya.

Dia menilai Partai Koalisi tidak sensitif dengan kondisi Indonesia yang saat ini sibuk meredam organisasi massyarakat yang berkeinginan melakukan "sweeping".

Ketiga, menurut Hikmahanto, kebijakan membeli kapal-kapal nelayan yang diduga untuk memfasilitasi pencari suaka itu juga bukan hal mudah mengingat kapal-kapal tersebut mempunyai fungsi utama bagi nelayan sebagai alat mata pencaharian.

"Partai Koalisi seharusnya paham bila kapal tersebut digunakan untuk memfasilitasi pencari suaka maka itu dilakukan karena mencari ikan sulit," katanya.

Oleh karena itu menurut dia pemerintah Indonesia harus segera menyuarakan penentangannya sejak dini atas materi kampanye dari Partai Koalisi.

"Jangan sampai ketika Partai Koalisi memenangkan pemilihan umum dan masyarkat Australia menuntut pemenuhan janji, pemerintah Indonesia harus menjadi korban karena ditekan terus untuk melaksanakan janji Partai Koalisi," ujarnya.
(A017*G003)