Menkeu tegaskan paket kebijakan ekonomi untuk tenangkan pasar

Kalau pengaruh eksternal kita tidak bisa kontrol, tapi kalau ada kelemahan domestik kita benahi, agar investor melihat pemerintah `aware` dan serius, dan mereka tidak panik,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi sebagai respon atas perkembangan ekonomi terkini dan untuk menenangkan pelaku pasar keuangan.

"Kalau pengaruh eksternal kita tidak bisa kontrol, tapi kalau ada kelemahan domestik kita benahi, agar investor melihat pemerintah `aware` dan serius, dan mereka tidak panik," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Chatib menjelaskan paket kebijakan tersebut bermanfaat untuk menekan defisit transaksi berjalan, yang menyebabkan pelemahan rupiah serta anjloknya IHSG, dan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkesinambungan.

Ia mengatakan dalam paket itu, pemerintah memberikan insentif agar laba perusahaan meningkat dan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta mencabut pembatasan kuota ekspor bahan mineral hingga 2014.

"Kita mendorong ekspor bahan mineral, jadi kalau mau ekspor tidak ada batasan sekian dan tinggal membayar bea keluar, artinya kita mengubah ekstraksi kuantitatif menjadi harga. Sifatnya temporer sampai berlaku pada hilirisasi 2014," ujarnya.

Selain itu, Chatib menambahkan, sebagai upaya lain untuk mencegah terjadinya PHK, maka pemerintah akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sesuai kebutuhan hidup layak, dan produktivitas para buruh.

Kemudian, pemerintah akan menekan impor konsumsi dan migas, dengan meningkatkan pajak impor barang mewah hingga 150 persen serta mendorong penggunaan biodiesel untuk mengurangi konsumsi BBM.

"Dengan demikian diharapkan impor migas akan menurun signifikan untuk menekan defisit transaksi berjalan mulai triwulan tiga. Kalau biodiesel, saat ini swasta sudah siap, tapi dulu belum mandatory karena harga BBM masih murah," ujarnya.

Chatib menambahkan pemerintah juga mengubah tata niaga impor bahan makanan dalam bentuk kuota menjadi berbasis mekanisme harga untuk menjaga distribusi pangan dan menjaga laju inflasi.

"Yang membuat pasar `nervous` itu inflasi, kalau naik maka SUN atau bond menjadi tidak cukup menarik. Bicara inflasi memang wewenangnya di Bank Indonesia, tapi ini bagian dari koordinasi pemerintah terkait impor makanan," ujarnya.

Chatib mengatakan, pemerintah juga membuat kebijakan jangka menengah panjang yaitu berupa pemberian "insentif tax allowance" dan tax holiday sebagai upaya memperbaiki iklim investasi, mempermudah perizinan dan mempercepat revisi DNI serta mendorong realisasi investasi yang sudah dalam rencana.

"Isu struktural di neraca pembayaran dan transaksi berjalan akan di-address, investasi harus dinaikkan, agar FDI naik dan transaksi berjalan positif. Kita mulai investasi yang sudah di dalam pipeline, sektor yang birokrasinya rumit, kita selesaikan," katanya.

Ia mengakui saat ini masih banyak investasi di Indonesia yang masih terhambat perijinan dan pembebasan lahan, padahal investasi tersebut dapat mendukung kinerja pertumbuhan, terutama yang bergerak dalam sektor migas.

"Saat ini izinnya minta ampun, padahal banyak yang investasinya besar seperti migas. Kita akan memotong 69 proses perizinan menjadi 9 perizinan di sektor tersebut," ujarnya.

Chatib juga memastikan pemberian insentif ini tidak menganggu anggaran belanja negara, dan defisit anggaran pada akhir tahun masih terjaga dalam kisaran 2,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(S034/S004)