Menteri ATR dorong Pekalongan menjadi Kabupaten dan Kota Lengkap

Salah satu capaian pendaftaran tanah yang hampir menyentuh angka 100 persen yaitu Kabupaten dan Kota Pekalongan yakni mencapai 97 persen dan 98 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mendorong Pekalongan segera mendapat predikat sebagai Kabupaten dan Kota Lengkap karena capaian pendaftaran tanahnya yang hampir 100 persen.

"Capaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Secara nasional, hingga saat ini tercatat 110,5 juta bidang tanah telah terdaftar dari target estimasi 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. Salah satu capaian pendaftaran tanah yang hampir menyentuh angka 100 persen yaitu Kabupaten dan Kota Pekalongan yakni mencapai 97 persen dan 98 persen," ujar Hadi di Jakarta, Selasa.

Dengan capaian yang hampir 100 persen, maka Menteri ATR/Kepala BPN mendorong agar kedua wilayah tersebut segera dideklarasikan sebagai Kabupaten dan Kota Lengkap.

"Sehingga di seluruh wilayah di Pekalongan ini sudah terdaftar, ini prosesnya terus berjalan," katanya.

Tak hanya kedua wilayah tersebut, Hadi juga mengimbau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan status Kabupaten/Kota Lengkap.

"Karena tahun 2023 itu baru ada 13 Kabupaten/Kota Lengkap dan saya minta tahun ini total menjadi 100 Kabupaten/Kota Lengkap," kata Hadi.

Sebagai informasi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 20 sertifikat tanah secara door to door di Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

Usai menyerahkan sertifikat di Kabupaten Pekalongan, Hadi bertolak ke Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dalam kesempatan ini, ia menyerahkan 49 sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lintas Sektor, dan Konsolidasi Tanah.

Adapun yang dimaksud dengan predikat Kota Lengkap adalah suatu daerah yang telah dipetakan seluruh bidang tanahnya serta dilengkapi validitas dokumen spasial dan yuridis.

Kemudian apabila tanah-tanah ini sudah semuanya terdaftar dan datanya diunggah secara digital serta akurat, maka tidak ada lagi mafia tanah.