Pemerintah diminta usir kapal aktivis Australia

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan menghalau kapal-kapal dari Australia yang membawa aktivis untuk menyuarakan dan mendukung kemerdekaan Papua.

"Kami berharap, pemerintah tidak ragu-ragu mengusir kapal-kapal pembawa aktivis pro kemerdekaan Papua itu. Karena mereka membawa agenda dan misi yang tidak baik bagi hubungan kedua negara. Karena pemerintah Australia juga sudah menyatakan menentang aksi nekad para aktivis LSM pro kemerdekaan Papua tersebut dan mereka tidak bertanggungjawab," kata Husnan di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis.

Semestinya Pemerintah mengerahkan aparatnya untuk menghalau dan mengusir kapal pembawa aktifis Australia pro kemerdekaan Papua, sebelum memasuki wilayah perairan NKRI.

"Kami berharap, pemerintah tidak membiarkan kapal pembawa aktifis Australia pro kemerdekaan Papua itu, sampai memasuki wilayah perairan NKRI," ujar politisi PPP ini.

Pemerintah tidak memberi kesempatan perahu pengangkut aktifis Australia pro kemerdekaan Papua itu berhasil mendaratkan perahunya di wilayah daratan di Papua.

"Karena hal itu hanya akan menambah persoalan baru. Apalagi kalau mereka sampai berhasil bergabung dengan kelompok seperatis Papua," katanya.

Sekelompok anggota LSM Australia berperahu ke perairan Indonesia mengusung agenda kemerdekaan Papua. Pemerintah Australia menyatakan tidak akan memberikan bantuan diplomatik bila mereka ditangkap.

"Kami sudah memberikan peringatan. Bila nantinya mereka dipenjara karena melanggar hukum Indonesia atau Papua Nugini, kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan konsuler," ujar Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr.

Dia pun berpendapat, 20 aktivis tersebut "menipu" rakyat Papua ketika menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk Papua merupakan agenda internasional.

"Kami mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Tidak mungkin Pemerintah Australia, baik Partai Buruh maupun koalisi, akan memberikan dukungan terhadap tindakan seperti ini. Kami menentang dan mendesak agar mereka tidak melakukannya," papar Carr.

Peringatan keras ini disampaikan di saat para wakil dari kelompok yang menyebut Perahu Kemerdekaan yang menggunakan tiga kapal yang berisi 20 warga Australia dan Papua bersikeras akan melanjutkan protes mereka. Mereka diperkirakan akan tiba di Kota Merauke, Papua, dalam dua pekan ini, tanpa dokumen sah.