"Kita perlu ada sebuah kearifan lokal di dalam membuat sebuah kebijakan. Kunci utama di dalam kebijakan lokal itu bukan hanya konsep kesehatan dari pusat (atau) nasional saja," kata Koordinator KOMPAK Moh Adib Khumaidi di Jakarta, Selasa.
Ia menilai strategi kebijakan kesehatan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain yang umumnya memiliki wilayah daratan luas, bukan kepulauan.
Agar kebijakan di bidang kesehatan berjalan semestinya, menurut dia, kearifan lokal di bidang kesehatan harus dijalankan diiringi dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat.
"Kalau pemerintah daerahnya hanya menjadikan kesehatan itu menjadi politik kesehatan saja, tanpa kemudian melibatkan partisipasi dan tanpa kemudian juga mendorong teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan jenjang karir, maka kita akan tetap mengalami yang namanya maldistribusi di dalam pelayanan," ucapnya.
Maldistribusi di bidang pelayanan kesehatan, kata Adib, tidak hanya bisa dijawab dengan ketersediaan alat saja, tapi juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang juga harus diwujudkan secara permanen, bukan temporer.
Baca juga: Asosiasi kesehatan soroti absennya paslon yang tak hadir dalam dialog
"Kalau pemerintah daerahnya hanya menjadikan kesehatan itu menjadi politik kesehatan saja, tanpa kemudian melibatkan partisipasi dan tanpa kemudian juga mendorong teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan jenjang karir, maka kita akan tetap mengalami yang namanya maldistribusi di dalam pelayanan," ucapnya.
Maldistribusi di bidang pelayanan kesehatan, kata Adib, tidak hanya bisa dijawab dengan ketersediaan alat saja, tapi juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang juga harus diwujudkan secara permanen, bukan temporer.
Baca juga: Asosiasi kesehatan soroti absennya paslon yang tak hadir dalam dialog
Untuk mewujudkan ketersediaan SDM yang permanen, ujarnya, maka kesejahteraan, kepastian jenjang karir dan ketersediaan saluran perusahaan dalam memberikan pekerjaan juga harus diperhatikan dalam membuat kebijakan di bidang kesehatan.
"Nah, inilah yang saya kira perlu menjadi cerminan, sehingga kesehatan tidak hanya menjadi sebuah program saja, tapi benar-benar dirasakan dan need assessment kemudian demand itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Ia mengemukakan tentang kemungkinan penanganan penyakit yang berbeda-beda di setiap daerah.
"Nah, inilah yang saya kira perlu menjadi cerminan, sehingga kesehatan tidak hanya menjadi sebuah program saja, tapi benar-benar dirasakan dan need assessment kemudian demand itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Ia mengemukakan tentang kemungkinan penanganan penyakit yang berbeda-beda di setiap daerah.
"Karena bukan tidak mungkin di satu daerah kebutuhan (penanganan) penyakitnya berbeda dengan daerah yang lain, karena negara kita kepulauan," tambahnya.
Untuk itu, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang cocok dengan kearifan lokal Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berkolaborasi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berkolaborasi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
KOMPAK merupakan gabungan komunitas dan asosiasi profesi kesehatan yang di dalamnya beranggotakan 19 institusi, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan 15 asosiasi kesehatan lainnya.
Baca juga: Asosiasi kesehatan harap sektor kesehatan jadi fokus capres-cawapres
Baca juga: Asosiasi kesehatan gelar dialog kesehatan bersama timses Capres RI
Baca juga: Asosiasi kesehatan harap sektor kesehatan jadi fokus capres-cawapres
Baca juga: Asosiasi kesehatan gelar dialog kesehatan bersama timses Capres RI
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
