Jepang dan Australia bahas kerja sama kontinjensi militer

Tokyo (ANTARA) - Jepang dan Australia membahas potensi kerja sama militer jika terjadi situasi darurat di wilayah-wilayah terdekat kedua negara, kata sejumlah sumber pemerintah, yang sepertinya merujuk kepada aktivitas maritim China yang tengah meningkat.

Lewat pembicaraan ini dan pengembangan contoh kolaborasi antara Pasukan Bela Diri Jepang dan angkatan bersenjata Australia, Tokyo mendambakan adanya pedoman kerja sama pertahanan bilateral dengan Canberra untuk memperjelas pembagian peran kedua negara, tambah sumber-sumber itu.

Kedua negara juga akan membahas modernisasi dan frekuensi latihan bersama antara kedua pasukan, kata sumber-sumber tersebut.

Ini menjadi langkah yang bisa meningkatkan aspek penggentar dari kemungkinan aktivitas militer provokatif yang dilakukan China di kawasan Indo-Pasifik.

Konsultasi tingkat kerja itu digelar mengacu kepada deklarasi bersama mengenai kerja sama keamanan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat keduanya bertemu di Australia pada Oktober 2022.

Dalam dokumen tersebut, kedua pemimpin berjanji "saling mengonsultasikan segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan kepentingan keamanan regional kita". Mereka juga menjajaki cara tambahan guna meningkatkan efektivitas kerja sama keamanan dan pertahanan bilateral kedua negara.

Kedua negara telah menjajaki strategi kolaboratif, termasuk skenario keadaan darurat yang muncul bersamaan di Laut China Timur dan Selatan.

Meski kedua negara sudah memperkuat kemitraan pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, Tokyo juga meminta Canberra mengizinkan benua Australia yang luas sebagai tempat uji coba rudal Jepang, tambah para sumber.

Jepang sudah berikrar meningkatkan kemampuan serangan balik negara itu pada akhir 2022 dengan membuat rudal jarak jauh buatan sendiri, serta pengadaan rudal jelajah Tomahawk buatan AS, sebagai penggentar bagi ancaman keamanan regional termasuk yang berasal dari Korea Utara.

Pada Agustus, perjanjian akses timbal balik (RAA) bilateral itu mulai berlaku, sehingga angkatan bersenjata kedua negara bisa lebih cepat menggelarkan kekuatan militernya.

Itu adalah RAA pertama untuk Tokyo selain pakta serupa dengan AS, yang disebut Perjanjian Status Pasukan.

Jepang memandang Australia sebagai "sekutu tanpa aliansi," selain AS yang menjadi satu-satunya sekutu terikat aliansi. yang juga satu-satunya negara yang memiliki pedoman kerja sama pertahanan bilateral.

Sumber: Kyodo-OANA