OJK akan edukasi masyarakat agar "melek finansial"

Agar mereka tidak mudah tertipu oleh investasi `bodong` atau kegiatan-kegiatan yang menawarkan keuntungan besar tetapi tidak tahunya uangnya dibawa kabur.

Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengedukasi masyarakat agar "melek finansial" yang selama ini dinilai masih kurang memahami dalam hal tersebut, terutama investasi.

"Selama ini masyarakat masih belum memahami betul tentang keuangan, karena itu OJK akan melakukan edukasi agar "melek finansial atau "melek keuangan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad dalam pidatonya pada "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro", di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Muliaman mengatakan akan melakukan sosialisasi terkait pendidikan keuangan atau finansial kepada masyarakat dalam seluruh aspek.

"Agar mereka tidak mudah tertipu oleh investasi `bodong` atau kegiatan-kegiatan yang menawarkan keuntungan besar tetapi tidak tahunya uangnya dibawa kabur," katanya.

Ia juga mengatakan agar masyarakat harus mengetahui lembaga-lembaga yang menjalankan investasi harus mengantongi izin dari OJK.

"Kebanyakan masyarakat baru melapor ke OJK ketika mereka sudah tertipu tawaran investasi yang tidak sehat itu," katanya.

Muliaman mengatakan salah satu bentuk peningkatan pengawasan terhadap kegiatan investasi atau keuangan lainnya, yakni pembukaan kantor OJK di enam daerah mulai 1 Januari 2014. Keenam daerah tersebut, yakni Jakarta (R1), Bandung (R2), Surabaya (R3), Semarang (R4), Medan (R5) dan Makassar (R6).

Ia menyebutkan kantor OJK tersebut, meliputi enam kantor regional dan 35 kantor perwakilan. OJK nantinya akan berkantor di seluruh Bank Indonesia daerah supaya mudah untuk dicari..

Terkait Lembaga Keuangan Mikro, Muliaman mengatakan OJK akan melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik gubernur, bupati dan walikota terkait pengawasan kegiatan LKM.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan LKM berbentuk badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), seperti Gubernur, Bupati atau Walikota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

Ia juga mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) serta universitas dan pesantren di daerah untuk lebih membuka akses keuangan.

"Agar sistem seluruh kegiatan sektor jasa keuangan stabil, teratur dan akuntabel," katanya.

(J010)