Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) yang berada di bawah Depkeu mengerjakan tugas mengelola aset bisnis TNI. "Nggak. PPA itukan didirikan untuk tujuan yang berbeda. Jadi kalau diberikan tugas-tugas baru, tidak bisa dititipin seperti itu. Itukan pekerjaan besar," kata Menkeu usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden Jakarta, Selasa. Sebelumnya, Menhan Juwono Sudarsono mengusulkan agar aset-aset bisnis TNI diserahkan ke PPA untuk dikelola. Namun, menurutnya penyerahan bisnis TNI kepada PPA masih terganjal utang yang dimiliki unit-unit usaha di bawah TNI tersebut. Dikatakan Menkeu, pihaknya akan melihat kembali kebutuhan Dephan untuk menangani aset bisnis TNI tersebut. "Kalau memang dibutuhkan suatu lembaga tertentu untuk menangani bisnis-bisnis itu kita akan pikirkan lebih baik lagi," katanya. Sebelumnya, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNIB menemukan adanya aset bisnis TNI senilai Rp1 triliun, namun sesuai peraturan, TNI tidak lagi diijinkan untuk mengelola suatu bisnis.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
