Sepekan, OTT Bupati Labuhan Batu hingga vonis Rafael Alun

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA sepekan terakhir, yakni 7–13 Januari 2024, mulai dari Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara.

Berikut rangkuman berita bidang hukum sepekan untuk kembali Anda simak.

1. KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1).

Selengkapnya di sini.

2. Dewas KPK segera sidangkan 93 pegawai terlibat kasus pungli rutan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar sidang kode etik terhadap 93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya bukan fokus pada berapa besaran uang yang diterima para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan soal integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Selengkapnya di sini.

3. SYL jalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam di Bareskrim Polri

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/1).

Syahrul tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK, kemudian baru selesai menjalani pemeriksaan di lantai enam Dittipidkor Bareskrim Polri pukul 22.58 WIB.

Selengkapnya di sini.

4. Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos

Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

Selengkapnya di sini.

5. Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Selengkapnya di sini.