Pangkalpinang (ANTARA News) - Setelah malang-melintang puluhan tahun dalam jabatan politis, Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, tidak lagi memiliki jabatan prestisius di luar partai. "Saya 'sudah habis', tidak seperti dulu lagi, tapi sebagai anak bangsa tetap akan memberikan pemikiran melalui partai," kata Hamzah, di Pangkalpinang, Bangka-Belitung, akhir pekan lalu. Sebagai orang yang mengemban berbagai jabatan politik, mulai sebagai anggota DPR-RI, Ketua komisi DPR-RI, ketua Panitia Anggaran, Menko Kesra dan terakhir Wapres, gaung kegiatan Hamzah di luar partai nyaris tak lagi terdengar. Meski pernah menjadi RI-2, pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, itu tidaklah merasa `post power sindrom`. Ia tetap beraktivitas di partai, berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan sosial serta berkumpul dengan berbagai lapisan masyarakat. Kekritisannya dalam menyikapi situasi yang tengah berkembang terlihat lebih garang. Terhadap perlakuan Zionis Israel, misalnya, Hamzah menegaskan siap mengirimkan relawan kemanusiaan bila memang pemerintah meminta. Seorang Hamzah yang kini "sudah habis" juga meminta agar pemerintah mendesak PBB melakukan sidang darurat dalam memberikan sanksi terhadap Israel. Meski "panas" dengan sikap Israel dan Amerika, Hamzah ternyata tidak kehilangan akal sehatnya dalam memberikan pendapat. Ia tidak setuju dengan boikot produk Amerika dan `sweeping` terhadap orang asing. "Boikot terhadap produk Amerika itu yang paling akhirlah bila memang tidak ada jalan lain, yang terpenting sekarang hentikan kekerasan, gencatan senjata dan jatuhkan sanksi bagi Israel," ujarnya. `Sweeping` yang dilakukan terhadap orang asing seperti terjadi di Makassar, dinilainya malah akan kontraproduktif, karena nantinya investor yang ada akan lari dan yang lain tidak mau menanam modal. Di tengah waktu luangnya, Hamzah menyatakan akan lebih banyak merenung dan memberikan masukan untuk kemajuan bangsa. (*)
Copyright © ANTARA 2006
