Kemenhub sebut PNBP KSOP Banjarmasin capai Rp429,9 miliar selama 2023

Capaian ini menjadi tertinggi se-Indonesia dari total 302 pelabuhan di wilayah kerja Ditjen Hubla.

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin mencapai Rp429,9 miliar selama periode 2023.

“Capaian ini menjadi tertinggi se-Indonesia dari total 302 pelabuhan di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla),” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Hubla Kemenhub Hendri Ginting, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.

Dia mengapresiasi atas capaian KSOP Banjarmasin tersebut karena sukses melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp287 miliar.

“Saya meminta KSOP Banjarmasin terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan aktivitas bongkar muat kapal di pelabuhan,” ujarnya pula.

Hendri menyampaikan hal itu setelah menghadiri kegiatan focus group discussion (FGD) tata kelola pelayanan kapal dan bongkar muat mineral dan batu bara (minerba) berbasis digital, yang digelar di Kota Banjarmasin, Kalsel, dan dihadiri Kementerian ESDM, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta seluruh kantor kesyahbandaran maupun unit pelaksana pelabuhan se-Kalimantan.

Dia menuturkan saat ini layanan aktivitas bongkar muat kapal di pelabuhan sudah diberlakukan sistem pembayaran digital, sehingga membantu pelaksana tugas di kantor kesyahbandaran maupun unit pelaksana pelabuhan dalam menjalankan tanggung jawab.

Ia pun menekankan agar KSOP Banjarmasin memberlakukan layanan kapal yang cepat, transparan, serta efektif, dan yang paling utama adalah memperbaiki tata kelola pada sektor mineral dan batu bara (minerba) karena merupakan salah satu sektor penyumbang PNBP tertinggi.

Menurut Hendri, upaya perbaikan layanan itu tidak hanya sebatas capaian kinerja, tetapi sebagai acuan dan penilaian para pelaku usaha dan masyarakat bahwa pelayanan bongkar muat kapal dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.

“Secara umum pengelolaan pelabuhan di Kalimantan sudah bagus dan tentunya bersinergi dengan Stranas PK, Kementerian ESDM, Kemenkeu, serta semua lembaga yang ada di unsur maritim telah melakukan tugas dengan baik,” ujarnya lagi.