17.121 pemilih tak masuk DPT Pilkada Jatim

Itu (kasus manipulasi DPT) sudah jadi sasaran operasi, kita akan mewaspadai melalui pengamanan terbuka dan tertutup, di antaranya akan ada pengawalan pada setiap pergeseran alat-alat pilkada."

Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak 17.121 pemilih tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jatim 2013 karena itu Bawaslu Jatim langsung melaporkan temuan itu ke KPU Jatim.

"Pukul 11.30 WIB, saya melaporkan temuan dalam rapat koordinasi pengawasan DPT oleh Panwaslu se-Jatim (18/8) itu ke KPU Jatim," kata Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto di Surabaya, Senin.

Beberapa temuan lainnya adalah 300 santri salah satu pesantren di Kota Pasuruan yang tidak mau didaftar sebagai pemilih karena mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing saat pencoblosan.

Temuan itu menjadi bahasan serius dalam rakor panwaslu, sebab undang-undang mengamanatkan Bawaslu wajib menjaga terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara yang mempunyai hak pilih.

"Kami sudah menyampaikan temuan itu ke KPU Jatim dan rekomendasi Bawaslu itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh KPU," kata kandidat doktor Ilmu Politik Unair itu.

Menjelang pencoblosan dalam Pilkada Jatim, Bawaslu juga mendapat amunisi tambahan tentang persetujuan penambahan pengawas pemilu lapangan (PPL) di TPS.

"Kami mendapat tambahan 25.503 PPL untuk disebar di seluruh desa dan kelurahan se-Jatim. Masa kerja mereka hanya bulan Agustus dan September," katanya.

Menurut dia, PPL tambahan yang anggarannya dari APBN adalah untuk mengawasi pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

"Tapi karena bertepatan dengan pelaksanaan pilkada, maka PPL tambahan itu juga akan mengawasi pencoblosan pada 29 Agustus 2013," katanya.

Ia berharap potensi-potensi pelanggaran bisa langsung terdeteksi dan cepat diproses dengan semakin banyaknya anggota PPL.

"PPL juga bisa mengawasi indikasi `money politics` dan `black campaign` dengan segala variasinya," katanya.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada Jatim 2013, karena kasus itu sempat mencuat pada Pilkada Jatim 2008.

"Itu (kasus manipulasi DPT) sudah jadi sasaran operasi, kita akan mewaspadai melalui pengamanan terbuka dan tertutup, di antaranya akan ada pengawalan pada setiap pergeseran alat-alat pilkada," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono. (E011/R010)