Pemkot Makassar ambil alih perekrutan Linmas TPS Pemilu 2024

"Ini karena waktunya sangat mepet, camat banyak yang transisi begitu juga dengan lurah sehingga kita hadirkan semua untuk menyampaikan paling lambat 24 Januari semua data Linmas di masing-masing kelurahan dan kecamatan sudah dibawa datanya ke Satpol

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar mengambil alih proses rekrutmen tenaga adhoc untuk posisi Petugas Pengamanan (PAM) atau Linmas sebanyak 8.008 orang yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 14 Februari 2024.

"Iya, diserahkan ke Pemkot atau Pemda untuk perekrutannya. Hal ini sesuai dengan regulasi dan arahan dari KPU RI bahwa mengenai PAM TPS, seluruhnya diserahkan ke pemerintah daerah untuk membentuknya," ujar anggota KPU Makassar Muh Abdi Goncing saat dikonfirmasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Meski sebelumnya pada Pemilu 2019 lalu perekrutan tenaga pengamanan yang dikenal hansip ini bersamaan dengan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), namun pada Pemilu 2024 tidak lagi menjadi bagian dari KPU setempat.

"Itu karena PAM TPS atau Linmas bukan bagian dari penyelenggara Pemilu, namun sebagai tenaga pendukung. Yang dimaksud sebagai penyelenggara Pemilu dalam kelembagaan KPU sebagaimana diatur dalam regulasi adalah komisioner KPU RI, KPU provinsi, kabupaten kota. Kemudian tingkat adhoc PPK, PPS dan KPPS," katanya.

Berdasarkan jumlah TPS di seluruh wilayah Kota Makassar tersebar pada 15 kecamatan sebanyak 4.004 unit TPS dengan total 28.028 orang anggota KPPS yang bertugas termasuk 8.008 orang petugas Linmas.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Andi Bukti Djufri membenarkan saat ini untuk perekrutan PAM TPS dilakukan Pemerintah Kota Makassar.

"Untuk pengamanan Linmas di masing-masing TPS, sesuai dengan MoU Mendagri dengan KPU pusat untuk rekrutmen Linmas di tial TPS ada dua orang itu. Dan yang melaksanakan rekrutmen adalah pemerintah," tuturnya.

Andi Bukti menjelaskan, hal tersebut merupakan kesepakatan dari Nota Kesepahaman atau MoU, sehingga ditindaklanjuti dengan mengumpulkan seluruh camat untuk melaksanakan perekrutan mengingat waktunya sangat singkat apalagi bahkan banyak camat dan lurah sudah diganti.

"Ini karena waktunya sangat mepet, camat banyak yang transisi begitu juga dengan lurah sehingga kita hadirkan semua untuk menyampaikan paling lambat 24 Januari semua data Linmas di masing-masing kelurahan dan kecamatan sudah dibawa datanya ke Satpol PP, karena yang koordinir pengamanan adalah Satpol PP," ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah nanti proses seleksi untuk Linmas tetap diambil dari unsur masyarakat, kata dia, tetap dan diharapkan Linmas yang direkrut tersebut berdomisili di dekat TPS supaya memudahkan aksesnya.

"Sistem rekrutmen terbuka, dengan umur 17 sampai 40 tahun, ber-KTP Makassar atau wajib pilih. Jadi, lurah yang melakukan rekrutmen di masing-masing kelurahannya serta melibatkan RT dan RW. Personil yang dibutuhkan itu sebanyak 8.008 orang, dua orang per TPS," katanya menambahkan.