Presiden: diaspora aset nasional

Masih segar dalam ingatan saya tahun lalu saya nyatakan tidak boleh ada diaspora yang diperlakukan seperti orang asing...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia merupakan aset nasional tidak hanya sekadar sahabat namun juga bagian dari Bangsa Indonesia.

"Masih segar dalam ingatan saya tahun lalu saya nyatakan tidak boleh ada diaspora yang diperlakukan seperti orang asing jika pulang ke kampung halamannya. Prinsipnya sepanjang di hati dan darah ada Indonesia, sepanjang itu saudara menjadi bagian dari keluarga besar Bangsa Indonesia," kata Presiden Yudhoyono saat membuka kongres II Diaspora di Jakarta Convention Hall, Senin siang.

Kepala Negara mengatakan momentum penyelenggaraan kongres diaspora harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong sinergi antara diaspora Indonesia, pemerintah, dan masyarakat.

Presiden mengatakan ada tiga sinergi yang bisa dilakukan dalam hubungan antara diaspora dengan entitas lainnya di dalam negeri.

"Bangsa Indonesia memandang diaspora bukan hanya sahabat namun keluarga besar sebagai aset untuk kerjasama yang positif dan konstruktif," katanya.

Presiden memaparkan sinergi yang pertama adalah, sinergi di antara komunitas diaspora secara global.

Sampai saat ini, kata Presiden, ada 55 chapter IDN di 26 negara ini bertanda betapa gesitnya gerakan diapora yang baru lahir, tantangannya adalah bagaimana bisa dirumuskan mekanisme komunikasi antarkomunitas diaspora.

"Yang kedua sinergi antara diaspora baik pemerintah pusat maupun daerah. Pelajari MP3EI ini untuk membangun 6 koridor, investasi 400 miliar dolar AS, saya undang diaspora Indonesia untuk ambil bagian dalam rencana kita, kaitan ini pemerintah sudah memberikan kemudahan visa dan permanen residen melalui pengesahan PP 31 tahun 2013," paparnya.

Dan yang ketiga adalah sinergi antara diaspora dengan masyarakat. Tidak semua harus melalui pemerintah. Interaksi antarmasyarakat harus lebih luas, kata Presiden.