Kemenkumham dorong kades se-Babel ikuti Paralegal Justice Awards

"Kita bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyosialisasikan Paralegal Justice Awards secara virtual kepada seluruh lurah dan kades,"

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong kepala desa dan lurah se-Kepulauan Babel dapat mengikuti Paralegal Justice Award 2024.

"Kita bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyosialisasikan Paralegal Justice Awards secara virtual kepada seluruh lurah dan kades," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan penyelenggaraan Paralegal Justice Award ini merupakan bagian dari implementasi "Access to Justice" yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Kades dan lurah ini berperan sebagai nonlitigation peacemaker, karena mereka berperan sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakatnya," ujarnya.

Menurut dia kades dan lurah ini juga berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya, sebagai bentuk akses terhadap keadilan di wilayahnya.

"Kami berharap dukungan dari bupati dan wali kota, agar para kades untuk ikut acara Paralegal Justice Awards tahun ini,“ ujarnya.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Sofyan mengatakan berdasarkan Data Aplikasi SID Bankum 3 tahun terakhir, terdapat 12.000 perkara litigasi dengan dominasi perkara pidana sebesar 70 persen dan perdata sebesar 30 persen, dengan rata-rata perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat.

"Dalam Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2024, akan ada empat kategori penghargaan, yakni Top 10 Favourite melalui Vote, Top 10 Nilai Terbaik, Anugerah PJA serta Penghargaan Non Litigation Peacemaker atau Anubhawa Sasana Jagaddhita," kata Sofyan.