Aliansi Mahasiswa desak KPU usut dugaan DPT fiktif di Malaysia

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengusut tuntas dugaan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif di Malaysia.

"Sangat disayangkan muncul dugaan kasus-kasus DPT fiktif beberapa hari jelang pemilu, yang sudah di depan mata ini. Tentunya harus ada pihak yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan tegas apabila ada kecurangan," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu Fadel Fatsey, saat aksi damai di Depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Lanjut dia, munculnya isu terkait kesulitan Warga Negara Indonesia (WNI) mendaftar dalam DPT Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Malaysia. Diduga terdapat sekitar 400 ribu DPT siluman tercatat dari Malaysia.

Dia pun mendesak agar penyelenggara pemilu segera melakukan investigasi dan menindak kecurigaan tersebut. Menurutnya, pemilu yang tinggal menghitung hari ini tidak boleh diwarnai kecurangan, karena merupakan pesta demokrasi terbesar bagi Indonesia.

Kata dia, pekerja migran hingga diaspora yang berada di luar negeri juga memiliki hak konstitusi yang sama sebagai WNI.

"Mereka yang ada di luar negeri juga WNI. Punya hak konstitusi yang sama untuk memilih ataupun dipilih. Dalam hal ini, kalau adanya kecurangan ini membuat mereka kehilangan hak tersebut, tentunya akan jadi catatan buruk bagi pemilu kita," katanya menegaskan.

Kasus ini mencuat melalui sebuah cuitan dari akun X @txtdaripemerintah. Dia membagikan beberapa percakapan yang diduga berisi keluhan WNI Kuala Lumpur yang sulit untuk terdaftar dalam DPT 2024.

Masih di media sosial X, mencuat juga video viral dua pria yang mengeklaim terdapat ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia tidak masuk DPTLN Pemilu 2024.

Atas dugaan kecurangan itu, Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menuntut agar pemerintah segera mencopot Panwaslu Malaysia. Mereka pun mendesak Bawaslu RI melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut di Malaysia.

"Atas kasus ini, KPU tentunya harus mengusut tuntas dan memeriksa apakah benar terdapat DPT fiktif, hingga penggelembungan suara di Malaysia. Jangan sampai kecurangan mencoreng nama baik pemilu sebagai ajang utama untuk menentukan pemimpin Indonesia lima tahun mendatang," harapnya.