Kementerian ATR fokus tuntaskan program kerja strategis tahun 2024

Realisasi untuk penyelesaian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga benar-benar harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk fokus dalam menuntaskan target program kerja strategis di tahun 2024.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih giat dalam menyelesaikan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN.

Mulai dari pendaftaran tanah, ditargetkan akhir 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil menuntaskan pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang dari target 126 juta bidang dengan salah satu upayanya menetapkan Kota/Kabupaten Lengkap semaksimal mungkin.

"Realisasi untuk penyelesaian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga benar-benar harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu walaupun akan kita selesaikan jika ditemukan. Saya target kita di tahun ini bisa mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam acara Coffee Morning Bersama Menteri ATR/Kepala BPN dengan agenda Penyampaian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Program Kerja Strategis Tahun Anggaran 2024.

Fokus selanjutnya adalah komitmen pemberantasan mafia tanah. Salah satu upaya konkret dalam menuntaskan hal ini, menurut Hadi, adalah dengan menerapkan sertifikat tanah elektronik pada program redistribusi tanah.

"Saya minta redistribusi disertifikatkan secara elektronik, sehingga tidak akan ada titipan semua akan terlihat apabila mereka bukan penduduk di situ," lanjutnya.

Hadi mengharapkan sertifikat tanah elektronik bisa diimplementasikan di seluruh kantor pertanahan termasuk sertifikat redistribusi tanah. Menurutnya, selain sertifikat yang harus diterbitkan secara elektronik, program redistribusi tanah sendiri harus diperhatikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Fokus lainnya yang diungkapkan Hadi adalah terkait dengan kesejahteraan pegawai. Ia mengatakan peningkatan persentase tunjangan kinerja telah disetujui sehingga saat ini mencapai 80 persen. Tak hanya itu, dia juga turut memperhatikan sistem mutasi dan rotasi pegawai yang telah mengabdi di wilayah timur Indonesia.

"Ini menjadi perhatian kita karena bagian dari kesejahteraan anggota adalah kita memperhatikan hal-hal seperti itu, kalau seandainya bisa cepat ini lebih bagus," ungkapnya.

Saat ini Kementerian ATR/BPN juga tengah fokus dalam penguatan lembaga di antaranya dengan melaksanakan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan memperkuat sistem advokasi bagi seluruh jajaran.

Adapun isi dari kerja sama dengan MA adalah salah satunya akan memberikan sertifikasi kepada para hakim dan saksi ahli terkait dengan ilmu pertanahan, sehingga dengan demikian para hakim paham permasalahan di lapangan dan juga memiliki saksi ahli, sehingga memutuskan dengan tepat sesuai data di lapangan.

"Untuk itu mari terus kita laksanakan sosialisasi di daerah, ini harus kita kawal dan termasuk juga saya ingin mengingatkan kita perlu badan advokasi untuk pegawai di lapangan supaya mereka merasa terlindungi apabila melaksanakan tugas sesuai prosedur," imbuh Hadi.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga menjelaskan berhasil serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2023 mencapai 97,55 persen, meningkat dari tahun sebelumnya di mana capaian pada tahun 2022 sejumlah 93,61 persen.

"Ini patut kita syukuri dan mari kita pertahankan dengan harapan tahun depan kita memperoleh kinerja yang sama," kata Hadi

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyampaikan program strategis 2024 Kementerian ATR/BPN di antaranya Program Dukungan Manajemen, Program Penataan Ruang, dan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan.

Dia mengingatkan, sejalan dengan arahan presiden, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibelanjakan untuk kegiatan produktif yang betul-betul dirasakan dan berdampak bagi masyarakat.

"Kita cek lagi mana kegiatan yang masih bisa ditunda dan akan dialihkan ke program prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertifikat tanah elektronik, pemberantasan mafia tanah, dan pengadaan tanah, karena itu betul-betul yang dirasakan langsung masyarakat," tutur Suyus.