Wapres segera sampaikan ke Presiden harapan MEBNI soal PLTN

“Tadi Wakil Presiden sepakat untuk menyampaikan ini (harapan MEBNI atas pembangunan PLTN di Indonesia) kepada Presiden, karena bukan tugas Wapres dalam konteks mengambil keputusan. Sehingga goodwill politiknya, Wapres akan sampaikan ke Presiden,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin segera menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo harapan Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres saat menerima perwakilan MEBNI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, sebagaimana diutarakan Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi.

“Tadi Wakil Presiden sepakat untuk menyampaikan ini (harapan MEBNI atas pembangunan PLTN di Indonesia) kepada Presiden, karena bukan tugas Wapres dalam konteks mengambil keputusan. Sehingga goodwill politiknya, Wapres akan sampaikan ke Presiden,” kata Masduki di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan diharapkan sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bulan Oktober nanti, sudah ada pernyataan atau keputusan terkait pembangunan PLTN.

“Harapannya sebelum akhir jabatan Oktober, setidaknya di bulan Agustus ada satu statement tentang nuklir ini, karena dari berbagai sudut pandang regulasi, undang-undang dan peraturan semuanya sudah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto mengatakan bahwa organisasi MEBNI yang dideklarasikan Maret 2023 lalu ingin mendorong dan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Arnold mengatakan keinginan membangun PLTN di Indonesia sudah disampaikan Presiden pertama RI Soekarno tahun 1950-an. Selanjutnya pada tahun 1960-an dibentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

“Dan sampai sekarang sudah tujuh presiden, tidak ada hasil (pembangunan PLTN),” kata Arnold.

Arnold menyampaikan, pihaknya menghadap Wakil Presiden untuk meminta dukungan politis terhadap pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

“Karena permasalahannya politis. Masyarakat itu kalau 'dikipasi' dengan (isu) antinuklir itu cepat sekali bereaksi, langsung bilang no-nuklir. Padahal semua negara sudah sepakat untuk membangun PLTN, bahkan di COP28 (Konferensi Perubahan Iklim PBB) kemarin di Abu Dhabi menyatakan sampai 2050 nuklir (PLTN) harus berlipat tiga di dunia,” ujarnya.

Menurut Arnold, saat ini di seluruh dunia sudah ada 440 PLTN yang beroperasi. Apabila sesuai target COP28, maka pada 2050 diperkirakan akan ada 1.200-an PLTN yang beroperasi.

“Mudah-mudahan Indonesia akan ikut dalam ini, yang akan masuk dalam industri nuklir karena Indonesia belum ada,” jelasnya.

Arnold menekankan pembangunan PLTN perlu dilakukan jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Dia menyampaikan apabila PLTN tidak dibangun, Indonesia akan kekurangan listrik dan tidak akan terjadi industrialisasi.

“Kalau tidak ada industrialisasi, Indonesia tidak akan jadi negara maju tahun 2045. Kalau tidak ada industrialisasi Indonesia tidak akan pertumbuhan ekonominya sampai 7 persen,” kata Arnold.

Selain itu Arnold menekankan keandalan dan efisiensi PLTN, karena hanya perlu mengganti sepertiga bahan bakar setiap tiga tahun sekali, dan tidak akan berhenti menghasilkan listrik meski ada hujan badai.

“Kemudian murah, dia bersaing dengan harga batu bara, di bawah tujuh sen per kwh. Kemudian ramah lingkungan, karena nuklir tiga tahun operasi tidak mengemisikan Co2,” tuturnya.

MEBNI juga mengatakan PLTN sangat aman bagi kehidupan, karena berdasarkan data, angka kematian akibat energi nuklir sangat rendah dibandingkan sumber energi lain.