Pj Gubernur NTB memastikan sisa utang Rp260 miliar tuntas 2024

Jumlah yang besar kami selesaikan dengan skema saling pengertian, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih ringan.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Lalu Gita Ariadi memastikan sisa utang daerah yang jumlahnya mencapai Rp260 miliar tuntas di tahun 2024.

Lalu Gita Ariadi mengatakan pihaknya terus bekerja untuk menuntaskan kewajiban (utang) seperti di tahun-tahun sebelumnya.

"Jumlah yang besar kami selesaikan dengan skema saling pengertian, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih ringan," ujarnya, di Mataram, Kamis.

Sisa utang yang dimiliki Pemprov NTB, menurut Gita, masih jauh lebih kecil jika membandingkan utang yang dimiliki beberapa provinsi lain, bahkan saking parahnya mereka sampai merasionalisasi anggaran hingga Rp2 triliun.

"Kita sekarang sisa Rp260 miliar, tidak sampai refocusing dan sudah bergerak di angka yang realistis saja dengan kebutuhan," kata Miq Gite, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, menurutnya lagi, siapa pun yang akan menjadi kepala daerah selanjutnya di tahun 2025 sudah mendapatkan kondisi APBD yang sehat untuk mengawal RPJMD 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.

"Itu adalah tugas Penjabat Gubernur (Pj), sehingga gubernur selanjutnya sudah mendapat APBD yang sehat," ujarnya pula.

Terlebih lagi, kata Miq Gite, hasil penagihan Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2021 sebesar Rp107 miliar sudah berhasil dilakukan. Termasuk rencana penyetoran DBH tahun 2022 sebesar Rp170 miliar menjadi pendorong sehatnya APBD 2024.

Pj Sekda NTB Ibnu Salim menegaskan bahwa seluruh sisa utang Pemprov NTB akan dituntaskan di 2024.

"Insya Allah bisa kami selesaikan," ujar Ibnu.

Untuk menuntaskan utang-utang tersebut, Pemprov NTB sudah melakukan sejumlah langkah, salah satunya dengan mengoptimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah.

"Yang jelas kami sudah evaluasi, mana kira-kira prioritaskan itu yang kami dahulukan. Tapi yang jelas tidak sampai mengganggu belanja OPD, kalau ada yang strategis ya harus jalan dan tuntas dari sisi perencanaan," katanya lagi.

Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir, mengakui sisa utang Pemprov NTB kepada pihak ketiga masih sebesar Rp260 miliar.

"Insya Allah bisa tuntas di 2024," ujarnya pula.

Ia mengatakan penyetoran DBH dari PT AMNT tahun 2021 sebesar Rp107 miliar dan rencana penyetoran DBH PT AMNT tahun 2022 sebesar Rp170 miliar, menurutnya, menjadi salah satu faktor dalam membantu APBD 2024 menjadi lebih sehat.

"DBH PT AMNT yang tahun 2023 yang rencananya akan disetor pada 2024. Maka tentu kondisi APBD kita akan berada dalam kondisi surplus," ujar Muzihir.

Tahun 2024 ini, menurutnya adalah tahun politik di mana Pemilu 2024 akan digelar secara serentak, disusul dengan perhelatan pilkada secara serentak.

"Tentu konsekuensinya konsentrasi masyarakat kepada perhelatan politik ini. Begitu pun anggarannya akan banyak tersedot ke sana seperti Bawaslu dan KPU di samping anggaran-anggaran rutin," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar dari sektor pendapatan bisa lebih digenjot dan dalam aspek belanja bisa ditekan agar kondisi APBD bisa benar-benar sehat.
Baca juga: Gubernur Zulkieflimansyah tanggapi utang MGPA Rp7,8 miliar di RSUP NTB
Baca juga: BPKAD: Utang Pemprov NTB ke kontraktor tersisa Rp223 miliar