KPK bangun sistem antikorupsi melalui radio streaming

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan radio streaming guna membangun sistem antikorupsi di tingkat masyarakat.

"Jumlah penegak hukum lebih sedikit dari orang yang melakukan korupsi. Jika sistem tidak dibenahi, koruptor akan berkembang makin cepat," kata pimpinan KPK Bambang Widjojanto di sela-sela peluncuran dan sosialisasi radio streaming "KanalKPK" di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu.

KPK, menurut dia, menilai satu-satunya langkah yang tepat untuk membangun sistem antikorupsi yang kuat hanya melalui masyarakat. Dengan demikian, sistem antikorupsi yang akan terbentuk di tengah masyarakat nantinya akan optimal dalam mencegah terjadinya korupsi.

"Ini era komunikasi, maka KPK harus bisa berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Media memang menyiarkan tetapi ada bagian yang belum tersentuh dan KPK yang nanti akan bertugas menyentuhnya," ujar Bambang.

Siaran radio streaming "KanalKPK" di www.kpk.go.id, saat ini baru mengudara beberapa jam dan kemungkinan di tahun depan siaran akan diperpanjang. Tidak menutup kemungkinan, komisi antikorupsi juga akan melakukan siaran televisi streaming.

KPK saat ini bekerja sama dengan RRI untuk merelai siaran radio streaming "KanalKPK" selama satu jam di salah satu channel-nya. Komisi ini juga akan bekerja sama dengan radio-radio daerah untuk dapat makin luas menjangkau masyarakat di penjuru Indonesia.

Sebelumnya, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa "KanalKPK" menjadi wadah bagi masyarakat untuk bebas melaporkan tindakan-tindakan koruptif yang ada di sekitar masyarakat. Media ini akan lebih cepat digunakan untuk dapat melaporkan tindakan koruptif tersebut.

"Masyarakat bebas melaporkan korupsi di sini. Laporkan pada semua, beritakan ke media massa agar semua terbongkar," ujar dia.